POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Pasca Idulfitri 1447 Hijriah, sebuah diskusi santai dalam acara silaturahmi keluarga di Polewali Mandar justru melahirkan pembahasan serius mengenai pembangunan daerah, khususnya terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disparitas, serta indikator ketimpangan ekonomi.
Dalam diskusi yang berlangsung pada Jumat (27/3/2026), akademisi dan pengamat kebijakan daerah, Muh. Sukri, menjelaskan bahwa Indeks Gini dan Indeks Theil merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran suatu daerah.
Menurutnya, selama ini banyak daerah berfokus pada peningkatan IPM, namun belum tentu memperhatikan apakah peningkatan tersebut dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Ia menggambarkan IPM seperti sebuah peta besar perencanaan pembangunan yang tersusun rapi dengan ukuran, garis, dan skala yang presisi.
Dalam peta tersebut tergambar arah perjalanan manusia, mulai dari kesehatan sebagai jalan panjang kehidupan, pendidikan sebagai jembatan menuju masa depan, hingga kesejahteraan sebagai ruang tempat manusia berdiri dengan martabatnya.
Secara akademik, konsep IPM sangat logis dan sistematis. Namun seperti halnya peta besar, IPM tidak selalu mampu memperlihatkan detail kecil yang tersembunyi dalam perjalanan nyata masyarakat.
Dalam kerangka teori pembangunan manusia, IPM memang dirancang sebagai simbol kemajuan yang inklusif. Indikator ini tidak lagi hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi semata, tetapi menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
Akan tetapi, ketika berbagai indikator tersebut dirangkum menjadi satu angka rata-rata, IPM sering terlihat seperti panorama luas yang indah dari ketinggian.
Dari atas, semuanya tampak seragam dan tertata, padahal di permukaan setiap wilayah dan kelompok masyarakat memiliki kecepatan pembangunan yang berbeda.
Di sinilah konsep disparitas menjadi penting. Rasio ketimpangan, selisih pendapatan, Indeks Gini, dan Indeks Theil berfungsi sebagai lensa akademik untuk memperbesar bagian-bagian kecil yang sering luput dari perhatian.
Indikator tersebut bukan untuk mencari kekurangan suatu daerah, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar merata dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Tanpa melihat indikator ketimpangan tersebut, kenaikan IPM dikhawatirkan hanya menjadi simbol kemajuan di atas kertas, tetapi belum tentu dirasakan secara merata di lapangan.
Pendekatan ini, lanjutnya, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk memperkaya cara membaca data pembangunan.
IPM seharusnya tidak hanya dipahami sebagai angka keberhasilan, tetapi sebagai narasi besar tentang perjalanan manusia dalam pembangunan.
Ketika nilai IPM meningkat, yang paling penting bukan sekadar angka statistik yang bertambah, tetapi semakin banyak masyarakat yang ikut bergerak maju bersama.
Dengan cara pandang tersebut, IPM tidak lagi berdiri sebagai angka statistik semata, tetapi menjadi representasi pembangunan yang lebih utuh, lebih manusiawi, dan lebih mudah dipahami oleh semua pihak.
Pada akhirnya, pembangunan manusia tidak hanya dinilai dari seberapa indah angka statistik yang ditampilkan, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan manfaat pembangunan tersebut.
Ketika seluruh kelompok masyarakat dapat bergerak maju bersama, maka IPM bukan hanya indikator pembangunan, tetapi menjadi simbol perjalanan kolektif yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. (*Mul)
Editor: Basribas
