Sulbarpos.com, Jakarta – Menyikapi informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang potensi gempa besar dan tsunami di beberapa wilayah Zona Megathrust Indonesia, Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengundang sejumlah kepala daerah untuk rapat bersama di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut.
Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, turut hadir dalam pertemuan ini. Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut sangat penting untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi di wilayah yang berada dalam zona Megathrust, mengingat Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi yang sewaktu-waktu bisa melepaskan energi besar dengan kekuatan bervariasi.
Bahtiar menekankan bahwa hingga saat ini, belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi secara akurat, termasuk kapan, di mana, dan seberapa besar kekuatannya. Hal ini semakin menguatkan perlunya kesiapsiagaan semua pihak.
“Oleh karena itu, saya mengajak masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan, baik melalui mitigasi struktural seperti pembangunan bangunan aman gempa dan perencanaan tata ruang pantai yang aman dari tsunami, maupun melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam aksi dini untuk menyelamatkan diri jika bencana terjadi,” kata Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar juga mengingatkan pentingnya langkah-langkah kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi seismic gap dan dampaknya. Beberapa langkah yang perlu segera dilakukan termasuk pengecekan kesiapan alat peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, serta memastikan tempat-tempat evakuasi dan jalur evakuasi siap digunakan dan mudah diakses.
“Penting pula untuk meningkatkan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami risiko gempa bumi dan tsunami,” tambahnya.
Ini termasuk pengecekan ketersediaan papan informasi, rambu-rambu evakuasi, serta koordinasi kesiapan mekanisme penanggulangan bencana bersama para pemangku kepentingan daerah dan simulasi rencana kontingensi menghadapi ancaman bencana.
Bahtiar menutup dengan menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif dengan Pusat Pengendali Operasi di BPBD masing-masing daerah dan Pusdalops PB BNPB untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana.
(*/Adv)
