POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Gelaran reses tahap ketiga Masa Persidangan Pertama Tahun 2025 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) Fahry Fadly di Daerah Pemilihan (Dapil) III Luyo berlangsung dinamis, hidup, dan penuh suara kritis masyarakat.
Selama tiga hari, 1–5 November 2025, politisi Golkar itu turun langsung menyambangi tiga titik kegiatan yakni Desa Mambu, Desa Luyo, dan Desa Pussui Kecamatan Luyo, untuk menyerap aspirasi publik secara terbuka dan tanpa batas.
Kegiatan reses ini merupakan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan peran DPRD sebagai penyerap aspirasi serta penyambung kepentingan rakyat ke meja kebijakan.
Dalam sesi tatap muka tersebut, Fahry menerima beragam keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pendidikan, pertanian, sosial, hingga layanan keagamaan.
Reses yang dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Polman, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hingga kepala desa berlangsung dinamis dan penuh dialektika. Warga berani berbicara terang-terangan, lantang menyampaikan kebutuhan desanya.
Di Desa Mambu dan Desa Pussui, persoalan drainase dan infrastruktur menjadi aspirasi utama yang mendominasi forum. Infrastruktur yang belum optimal dinilai menghambat aktivitas pertanian dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menanggapi serius seluruh masukan. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa jabatan yang ia emban adalah amanah besar yang harus dibalas dengan kerja nyata.
“Jika ada masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, silakan hubungi saya. Tidak butuh waktu lama, BPJS bisa kembali aktif,” tegas Fahry disambut tepuk tangan warga.
Ia menyebutkan Dinas Sosial siap bergerak cepat melakukan pengaktifan BPJS bagi warga yang mengalami kendala administrasi maupun status kepesertaan.
Sorotan semakin mengerucut saat warga bernama Nurlia melaporkan kasus Program Keluarga Harapan (PKH) milik orang tuanya yang tidak pernah diterima selama tiga tahap pencairan meski terdaftar sebagai penerima.
Keluhan ini langsung ditindaklanjuti Sekretaris Dinas Sosial Polman yang turut hadir pada kegiatan reses, membuka ruang penyelesaian data lapangan secara cepat dan terukur.
Kepala Desa Luyo, Muhammad Roiy menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Polman yang turun langsung tanpa jarak, memberi ruang warga berbicara bebas dan terbuka.
“Silakan warga menyampaikan aspirasi agar Ketua DPRD bisa membawa kebutuhan kita ke persidangan dan mengawal aspirasi tersebut,” ujarnya.
Ia berharap hasil reses ini tak berhenti pada catatan, melainkan ditindaklanjuti dalam keputusan politik dan anggaran demi kepentingan umum desa.
Melalui momentum reses ini, suara masyarakat Luyo tidak lagi sekadar menjadi catatan rapat, tetapi mulai bergerak menuju realisasi nyata melalui komitmen Ketua DPRD Polman dan pemerintah daerah.
Aspirasi yang mengalir deras membuktikan bahwa rakyat masih percaya, dan wakil rakyat masih hadir untuk bekerja. Harapan tidak pernah padam selama komunikasi terjaga, pintu dialog terbuka, dan setiap kritik diterjemahkan menjadi tindakan.
Reses ini bukan akhir dari penyampaian aspirasi—justru menjadi awal perjalanan baru bagi masyarakat Luyo untuk melihat perubahan yang lebih besar.
Karena ketika suara rakyat didengar, maka langkah pembangunan tak hanya berjalan, tetapi berlari. Dan dari Luyo, yakinlah perubahan dapat tumbuh, bergerak, dan memberi manfaat untuk semua.
Perubahan tidak dimulai dari gedung—tapi dari suara rakyat yang berani disampaikan. (*Bsb)
Editor: Basribas
