Ketua DPRD Polman Siap Berangkatkan Guru Madrasah ke Jakarta, Perjuangkan Kejelasan Nasib Honorer

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Harapan baru bagi ratusan guru madrasah honorer di Polewali Mandar mulai menemukan titik terang. DPRD Polman memastikan langkah konkret dengan memfasilitasi pertemuan langsung ke pemerintah pusat demi memperjuangkan status dan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini berada di garis pengabdian.

Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah honorer dengan membuka jalur audiensi ke Kementerian Agama serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ratusan guru madrasah se-Kabupaten Polewali Mandar dalam sebuah pertemuan yang turut dihadiri Sekretaris Daerah, Wakil Ketua II DPRD, sejumlah anggota Komisi I dan Komisi IV, serta Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Polman.

Dalam forum itu, disepakati tiga orang perwakilan guru akan diberangkatkan ke Jakarta untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini membayangi tenaga honorer, mulai dari kejelasan status hingga kesetaraan kesejahteraan.

Fahry menekankan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari janji yang pernah ia sampaikan saat aksi guru madrasah beberapa waktu lalu. Ia memastikan DPRD tidak akan mengabaikan aspirasi yang menyangkut masa depan pendidikan.

“Insya Allah, saya siap memfasilitasi. Kita tinggal menunggu jadwal resmi dari Kementerian Agama maupun Menpan RB,” ujar Fahry, Rabu (11/2/26).

Ia juga mengimbau para guru untuk tetap bersabar sembari menunggu kepastian agenda dari pemerintah pusat agar keberangkatan dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan menghasilkan kesepahaman bersama untuk menunggu jadwal resmi sebelum delegasi diberangkatkan.

Sementara itu, Kepala Kemenag Polman, Imran, menyatakan pihaknya memberi perhatian serius terhadap kondisi guru madrasah. Ia mengungkapkan bahwa jumlah guru di madrasah swasta jauh lebih besar dibandingkan guru negeri, sehingga dukungan kebijakan menjadi kebutuhan mendesak.

“Seluruh aspirasi sudah kami teruskan kepada Kepala Kanwil Kemenag Sulawesi Barat. Beliau merespons positif dan siap menindaklanjuti agar guru madrasah memperoleh kejelasan masa depan serta kesejahteraan yang lebih setara,” kata Imran.

Meski persoalan guru honorer tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD, Fahry menegaskan bahwa lembaganya tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat.

Menurutnya, fungsi representatif DPRD harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama ketika menyangkut sektor pendidikan yang berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Langkah memfasilitasi audiensi ini diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada guru madrasah honorer, sekaligus memperkuat perhatian negara terhadap tenaga pendidik yang selama ini berkontribusi besar mencetak generasi bangsa.

Upaya pemberangkatan perwakilan guru ke Jakarta menjadi sinyal kuat bahwa perjuangan belum berakhir. DPRD Polman bersama Kementerian Agama berkomitmen mengawal proses ini hingga menghasilkan kepastian bagi para guru madrasah honorer. (*rls)