POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polewali Mandar, Rabu (3/9/2025).
Dengan membentangkan spanduk, mengibarkan bendera, dan membakar ban bekas, massa aksi menyuarakan lima tuntutan utama.
Mereka menolak tindakan represif aparat kepolisian, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menuntut transparansi pengelolaan retribusi parkir di pasar tradisional dan objek wisata, mengkritisi program transmigrasi, serta meminta pemerintah menurunkan harga sembako.
Aksi yang berlangsung damai itu mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadly; Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko; Plt Sekda Ahmad Saifuddin; sejumlah kepala OPD; serta anggota dewan lainnya.
Menjawab tuntutan mahasiswa, Fahri Fadly menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset saat ini sedang dibahas di DPR RI sesuai arahan Presiden.
“Terkait transmigrasi, Polman justru mendapat bantuan pusat senilai lebih dari Rp30 miliar dengan jaminan selama lima tahun. Ini juga membuka akses infrastruktur di Tutar sepanjang dua kilometer,” kata Fahri.
Ia menambahkan, skema transmigrasi di Polman mengutamakan 70% masyarakat lokal, sementara 30% sisanya diatur langsung oleh Kementerian.
Mengenai isu retribusi, Fahri menegaskan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, terutama di kawasan wisata Batetangnga, sekaligus mendorong pembentukan Satgas Peningkatan PAD untuk menertibkan retribusi parkir.
“DPRD juga sudah memanggil Dinas Perhubungan untuk membicarakan masalah perparkiran. Kami akan turun ke lapangan agar pengelolaan parkir transparan dan bisa menambah PAD daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Polman, AKBP Anjar Purwoko, menegaskan bahwa aparat tidak akan melakukan tindakan represif selama aksi berjalan damai.
“Kami sebisa mungkin akan menahan diri selama tidak ada tindakan anarkis. Saya apresiasi mahasiswa karena menyampaikan aspirasi secara bermartabat dan bermoral,” tutur AKBP Anjar.
Ia juga berjanji meneruskan aspirasi reformasi kepolisian ke Polda Sulbar dan Mabes Polri untuk menjadi bahan evaluasi.
Aksi kemudian ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh Ketua DPRD Polman.
DPRD menyatakan siap menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat, mengawal pengelolaan parkir agar bebas dari praktik mafia, meninjau kebijakan transmigrasi, hingga mengusut permainan harga sembako di pasar tradisional.
Sebelum membubarkan diri, massa menggelar doa bersama untuk para korban yang jatuh dalam gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah. (*Bsb)
