Sulbarpos.com, Mamasa – Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamasa, Akbar, mendesak Bawaslu Kabupaten Mamasa agar bertindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, dan aparat desa yang melanggar prinsip netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Akbar mengingatkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati, akan berlangsung pada 27 November mendatang. Pemilihan ini akan diadakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa. Akbar berharap Pilkada ini dapat menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu menyelesaikan persoalan di Sulbar dan Mamasa.
“Kami berharap Bawaslu Kabupaten Mamasa meningkatkan pengawasan terhadap ASN dan aparatur negara lainnya, termasuk kepala desa dan aparatnya, agar menjaga netralitas sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Akbar saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Menurut Akbar, pengawasan ketat sangat diperlukan, terutama mengingat adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan beberapa oknum ASN dalam deklarasi dukungan kepada salah satu calon kepala daerah.
“Ada beberapa nama oknum ASN yang sudah dikantongi oleh Bawaslu, yang diduga terlibat dalam kegiatan deklarasi salah satu calon. Kami ingin Pilkada tahun ini berjalan dengan sukses tanpa tercoreng oleh tindakan ASN yang tidak netral,” tegasnya.
Lebih lanjut, Akbar menegaskan bahwa PC PMII Mamasa meminta Bawaslu untuk tidak ragu mengambil tindakan terhadap pelanggaran netralitas oleh ASN maupun aparat desa. Ia juga menyoroti belum adanya kejelasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa mengenai tindak lanjut atas temuan Bawaslu sebelumnya terkait pelanggaran netralitas oleh ASN, kepala desa, dan aparat desa.
“Kami menduga Pemda Mamasa berupaya melindungi oknum ASN yang melanggar jika progres tindakannya tidak disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Akbar.
Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait masalah ini. Akbar menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat demi kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Mamasa.
(*/Arb)
