Sulbarpos.com, Jakarta – Evaluasi kinerja para Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tiga bulan juga mencakup Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin. Bahtiar yang dilantik pada 12 Mei 2024, menjalani evaluasi tahap pertama pada 5 September 2024. Hasilnya, Tim Evaluator Itjen Kemendagri memberikan apresiasi atas kinerja tiga bulan pertama Bahtiar memimpin Sulbar.
Apresiasi ini diberikan berdasarkan 10 poin paparan kinerja yang disampaikan oleh Bahtiar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Asran Masdy, mengungkapkan bahwa apresiasi tersebut lebih didasarkan pada budaya kerja yang dibangun oleh Pj Gubernur bersama OPD dan Forkopimda. “Satukan frekuensi dan kerja kolaborasi,” ujar Asran pada 6 September 2024.
Selain itu, Bahtiar juga dinilai melakukan sejumlah terobosan kebijakan yang menjadi solusi jangka panjang. Salah satunya adalah Gerakan Menanam untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan.
Dalam paparannya di depan tim evaluasi Kemendagri, Bahtiar membeberkan 10 poin capaian selama tiga bulan terakhir, di antaranya:
1. Pengendalian Inflasi: Melalui kebijakan intervensi pasar dan pasar murah, serta peningkatan infrastruktur dan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, inflasi di Sulbar terkendali. Inflasi tercatat turun dari 2,08% (Juli) menjadi 1,59% (Agustus).
2. Penanganan Stunting: Optimalisasi fungsi posyandu di setiap desa dan kelurahan menjadi prioritas dalam upaya menurunkan angka stunting.
3. Pengelolaan BUMD: Evaluasi terhadap BUMD diharapkan dapat memaksimalkan perannya pada 2025.
4. Peningkatan Pelayanan Publik: DPM PTSP berhasil meningkatkan capaian investasi hingga Rp 1,7 triliun. Selain itu, sektor kesehatan semakin optimal dengan fasilitas pendaftaran online di RSUD serta pelayanan BPJS Kesehatan bagi bayi baru lahir.
5. Penanganan Pengangguran: Pelatihan kerja berbasis kompetensi dan program magang diharapkan dapat menekan angka pengangguran.
6. Penanganan Kemiskinan: Melalui kolaborasi OPD, Sulbar gencar menangani kemiskinan ekstrem, terutama di kawasan pesisir dan pulau kecil.
7. Peningkatan Sektor Kesehatan: Target akreditasi utama dan peningkatan layanan kesehatan menjadi fokus, termasuk pengadaan alat operasi mata dan penambahan dokter spesialis.
8. Optimalisasi APBD: Pemprov Sulbar terus memantau serapan anggaran, terutama terkait dana transfer daerah.
9. Delapan Agenda Prioritas: Bahtiar memprioritaskan keberhasilan Pilkada Serentak 2024, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan investasi, dan ketahanan pangan.
10. Perizinan: Sebanyak 662 dokumen perizinan diterbitkan selama periode 19 April hingga 23 Agustus 2024.
Dalam evaluasi ini, Bahtiar didampingi oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan pimpinan OPD Pemprov Sulbar. Evaluasi ini menunjukkan keseriusan Bahtiar dalam membangun Sulbar, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan visi pembangunan yang inklusif.
(*/Adv)
