Sulbarpos.com, Polewali Mandar— Kartu Indonesia Pintar (KIP) Jalur Aspirasi Rentang di Politisasi, Ketua Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi (PALPASI) Kabupaten Polewali Mandar, Ahmad Syamsuddin ikut menyampaikan pendapatnya.
Hal itu disampaikan langsung Ketua Palpasi Polman, Ahmad Syamsuddin saat diwawancarai melalui Via WhatsApp. Minggu,(1/9/2024).
Menurutnya, Para kandidat harus menjadi teladan yang baik dan mampu memberikan pendidikan politik untuk masyarakat agar Pilkada tahun ini berjalan sesuai prinsipnya yaitu Luber Jurdil
“Jangan lagi membuat demokrasi ini rusak dengan menghalalkan segala cara sampai menggunakan fasilitas negara untuk menjadikan sebagai alat berkampanye,” ujarnya.
Ia menambahkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar tidak ada satu pasal pun yang membenarkan bahwa bantuan KIP itu bisa di Politisasi apa lagi sampai berujung pada penggalangan suara untuk kepentingan salah satu Paslon.
“Harus cegah itu, jangan sampai penyaluran Aspirasi KIP itu dijadikan alat berkampanye untuk mendulang suara salah-satu Paslon,” katanya.
Ketua Palpasi itu menginginkan Pilkada tahun 2024 dan seterusnya berjalan sehat, ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ketika menemukan ada oknum yang mencoba mempolitisasi KIP untuk mendapatkan suara.
“Semoga saja itu tidak terjadi, kita menginginkan pemimpin itu lahir dari hati nurani rakyat tanpa ada tendensi atau tekanan dari manapun,” pungkasnya.
(Sulbarpos/Gbr)
