Sulbarpos.com, Mamuju – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel terus digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Hal ini tercermin dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan asistensi yang membahas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang digelar secara daring pada Selasa, 8 Juli 2025.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu Wilayah III, Andi Nurlianti Nurdin, bersama tim Inspektorat Sulbar ini menjadi bagian dari misi Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Natsir, menjelaskan bahwa asistensi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP dan mempercepat agenda Reformasi Birokrasi, sekaligus memperkuat Zona Integritas menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
“Forum ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Natsir.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi prioritas, seperti Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu. Tak hanya itu, perangkat daerah dari lingkungan Pemprov Sulbar yang menjadi lokus pembinaan juga turut serta dalam kegiatan ini.
Inspektur Pembantu Wilayah III menegaskan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan konsisten di setiap level pemerintahan agar program dan kegiatan berjalan tepat sasaran.
“Reformasi birokrasi tak bisa hanya jadi slogan. Butuh komitmen pimpinan, partisipasi seluruh jajaran, dan kemauan kuat untuk terus melakukan pembenahan. Kami dari Inspektorat siap mendampingi seluruh prosesnya,” ujarnya.
Melalui asistensi ini, perangkat daerah diharapkan mampu memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis serta menanamkan budaya kerja yang mengedepankan akuntabilitas dan integritas.
Selain menjadi ajang koordinasi, forum ini juga membuka ruang diskusi untuk membahas hambatan teknis di lapangan sekaligus merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret di masing-masing daerah.
Inspektorat Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis dalam mendorong percepatan pencapaian target kinerja birokrasi dan keberhasilan pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh di Bumi Tanah Mandar. (Rls)
