Shared Berita

POLMAN, Sulbarpos.com — Polemik seputar manajemen RSUD Hj. Andi Depu di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, Komando Aktivis dan Masyarakat Polman mengambil tindakan dengan menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati dan DPRD kab. Polman. Pada 21 Agustus 2024

Aksi tersebut dipimpin oleh Zulkifli, yang bertindak sebagai jenderal lapangan, menyuarakan ketidakpuasan publik terkait pengelolaan rumah sakit tersebut. Kamis (22/8/2024)

Dalam orasinya, Zulkifli menegaskan bahwa masalah yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hj. Andi Depu harus segera diselesaikan.

“Permasalahan Dewan Pengawas yang digantikan dan Direktur Rumah Sakit yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Inspektorat Polman harus menemukan titik terang. Kami akan mengawal isu ini sampai tuntas,” tegasnya.

Komando Aktivis dan Masyarakat Polman membawa tiga tuntutan utama dalam aksi ini:

  1. Menuntut revisi keputusan terkait Dewan Pengawas: Mendesak Pj. Bupati Polman untuk mencabut atau mengubah Surat Keputusan (SK) nomor 3 tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pengawas BLUD pada RSUD Hj. Andi Depu periode 2024-2028.
  2. Mendorong pemberhentian Prof. Gufron dari Dewan Pengawas: Mereka menilai kinerja Prof. Gufron tidak efektif karena beliau juga merupakan seorang ASN dosen di Makassar dan berdomisili di sana, sehingga dinilai kurang optimal dalam menjalankan tugasnya di Polman.
  3. Meminta penonaktifan sementara dr. Anita sebagai Direktur RSUD: Dr. Anita diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dengan mengusulkan nama Prof. Gufron sebagai Ketua Panitia Seleksi untuk posisi Dewan Pengawas RSUD. Selain itu, terdapat pemeriksaan administratif terhadap dr. Anita oleh Inspektorat Polman.

Zulkifli juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti yang mendukung tuntutan mereka kepada Pj. Bupati Polman dan DPRD Polman.

“Kami siap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan dari pihak terkait,” ujarnya dengan tegas.

Baca Juga  FPPI Pimkot Mamuju Sorot Pembahasan Rencana Raperda Tentang RT/RW Di DPRD Sulbar

Aksi ini mencerminkan semakin tingginya tensi di tengah masyarakat terkait pengelolaan RSUD Hj. Andi Depu, yang selama ini menjadi salah satu pusat layanan kesehatan utama di Polman.

Polemik yang berlarut-larut ini diharapkan segera mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait untuk menghindari dampak yang lebih luas.

 

(*Bsb)

Iklan