Sulbarpos.com, MAMUJU – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat konsultasi bersama Badan Anggaran (Banggar), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung selama dua hari, 21–22 November 2026, di ruang rapat Komisi I DPRD Sulbar.
Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada rancangan anggaran dari Biro Hukum, Biro Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satpol-PP dan Damkar Sulbar. Masing-masing OPD menyampaikan program kerja beserta kebutuhan anggaran yang diusulkan untuk tahun mendatang.
Rapat berlanjut pada hari kedua dengan menghadirkan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Biro Umum dan Perlengkapan, Badan Penghubung (secara daring), Biro Pemerintahan dan Kesra, hingga pemaparan penutup dari Sekretariat DPRD Sulbar. Seluruh usulan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, H. Suhardi Duka dan Salim S. Mengga.
Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad, menjelaskan bahwa rapat konsultasi ini menjadi ruang pendalaman program dan alokasi anggaran setiap OPD mitra kerja. Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
“Koordinasi seperti ini bagian penting dari mekanisme penyusunan APBD. Setiap usulan anggaran harus akuntabel, terukur, dan sesuai target pembangunan 2026, meskipun kondisi fiskal kita saat ini menuntut efisiensi akibat menurunnya Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat,” jelas Syamsul.
Komisi I berharap hasil konsultasi ini dapat menyempurnakan seluruh usulan sebelum masuk tahap finalisasi bersama Banggar. Dengan demikian, penyusunan APBD 2026 dapat berjalan optimal, efektif, dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. (Ars)
