Sulbarpos.com, Mamuju – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan tema “Peran Perempuan dalam Membangun Nilai-nilai Integritas Melawan Korupsi”. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dari kalangan perempuan.
Bimtek tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, Dharma Wanita, Tim Penggerak PKK, Fatayat NU, Yayasan Karampuang, dan berbagai organisasi lainnya.
Peran Penting Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi
Ketua Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Sulbar, Rhena J. Tapion, menekankan pentingnya peran perempuan dalam upaya memberantas korupsi. Menurutnya, perempuan bisa menjadi agen perubahan, terutama dalam bidang pendidikan.
“Sebagai pendidik, perempuan dapat memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya berperan aktif dalam gerakan anti-korupsi,” jelas Rhena.
Ia juga menyoroti fakta bahwa perempuan sering kali terjebak dalam lingkaran korupsi, terutama sebagai istri pejabat yang terlibat dalam gaya hidup mewah.
“Kita sebagai perempuan harus menjadi penyelamat keluarga dan menghindari segala bentuk tindakan yang mengarah pada korupsi,” tambahnya.
KPK: Edukasi Antikorupsi Menjangkau Seluruh Wilayah
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, menjelaskan bahwa KPK berupaya memberikan edukasi anti-korupsi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sulbar. Kali ini, KPK menitikberatkan pada peran perempuan dalam pemberantasan korupsi, mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan keluarga.
“Perempuan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran pada anak-anaknya. Istri yang hidup mewah sering kali menjadi salah satu pemicu tindakan korupsi, sehingga ini menjadi pengingat bagi para istri pejabat,” ujar Kumbul.
Ia juga menyebutkan bahwa meski situasi di Sulbar relatif aman, ada sekitar 20 laporan kasus korupsi yang sedang dipantau. KPK pun akan melanjutkan bimtek untuk memberikan pelatihan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok pemuda tentang tata cara melaporkan kasus korupsi.
Komitmen Pemprov Sulbar dalam Pemberantasan Korupsi
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas, yang mewakili Penjabat Gubernur Sulbar, menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK dalam membangun integritas anti-korupsi. Menurutnya, kehadiran KPK di Sulbar membangkitkan kembali semangat anti-korupsi di daerah tersebut.
“Kami berfokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, yang merupakan langkah penting dalam mencegah tindak pidana korupsi,” tegas Khaeruddin.
Melalui bimtek ini, diharapkan masyarakat, terutama perempuan, dapat lebih aktif berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat.
(*/Adv)
