POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com– Program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya menjadi garda terdepan pemenuhan gizi anak justru menyisakan persoalan serius. Di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dapur MBG ditemukan menggunakan air sumur berbau menyengat yang diduga tercemar limbah dan tidak memenuhi standar kesehatan.
Temuan mencengangkan ini terungkap saat DPRD Kabupaten Polewali Mandar melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama DLHK Polman dan Satpol PP Polman. Hasil peninjauan menunjukkan sistem sanitasi dapur jauh dari kata layak, khususnya pada pengelolaan air dan limbah.
Air sumur yang digunakan untuk mencuci ompreng berada sangat dekat dengan saluran pembuangan air kotor. Kondisinya bercampur lemak dan minyak sisa dapur, menimbulkan bau busuk yang mengindikasikan pencemaran serius. Fakta ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penularan penyakit, terutama bagi anak-anak penerima manfaat program MBG.
Anggota DPRD Polman, Amiruddin, menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi.
“Lingkungan dapurnya sangat jorok. Sumur air bersih berdampingan langsung dengan got berair hitam. Padahal biaya penggunaan air PDAM hanya sekitar Rp400 ribu per bulan untuk mencuci kurang lebih 2.600 ompreng dengan 48 karyawan,” tegasnya. Jum’at (13/2/26)
Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil pengelola dapur MBG Patampanua untuk dimintai klarifikasi. Sidak ini, kata Amiruddin, merupakan tindak lanjut dari laporan dan aspirasi organisasi mahasiswa HMI dan JOL yang sebelumnya disampaikan secara resmi ke DPRD.
Dalam rangkaian peninjauan tersebut, DPRD mengevaluasi tiga dapur MBG di wilayah Polewali Mandar. Hasilnya, hanya satu dapur yang dinilai memenuhi standar pengelolaan limbah, yakni dapur MBG di Madatte. Sementara dua dapur lainnya, termasuk yang berada di sekitar kantor DPRD dan di Patampanua, dinyatakan tidak layak operasional.
Ketua Komisi III DPRD Polman, Sarinah, menegaskan bahwa kondisi terburuk ditemukan di Patampanua.
“Dapur di samping kantor DPRD saja belum memenuhi standar lingkungan, apalagi yang di Patampanua. Sumur airnya jelas tidak layak dan berisiko tinggi,” ujarnya dengan nada tegas.
Sementara itu, Pengawas Lingkungan Hidup DLHK Polman, Ari Wahyudi, mengungkapkan bahwa air limbah dapur MBG sama sekali tidak melalui proses pengolahan.
“Tidak ada instalasi pengolahan air limbah. Air buangan langsung dialirkan ke lingkungan sekitar dan berpotensi mengandung zat berbahaya,” jelasnya.
DLHK Polman menyatakan akan melakukan pembinaan serta pengawasan lanjutan terhadap seluruh dapur MBG. Adapun dapur MBG di sekitar kantor DPRD dinilai belum memenuhi standar karena hanya mengandalkan bak penampungan limbah sederhana tanpa sistem pengolahan yang memadai.
Sebagai langkah pencegahan, DPRD Polman secara tegas merekomendasikan penutupan permanen sumur air yang digunakan dapur MBG di Patampanua. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi gangguan kesehatan, khususnya bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program Makan Bergizi Gratis.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan agar tidak sekadar mengejar target distribusi, namun juga memastikan standar sanitasi dan kesehatan terpenuhi secara ketat. Program gizi tidak boleh berubah menjadi sumber ancaman baru bagi masa depan anak-anak.
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, disorot setelah ditemukan menggunakan air sumur berbau busuk yang diduga tercemar limbah dan tidak layak sebagai sumber air bersih.
Anggota DPRD Polman, Amiruddin, menegaskan kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat program MBG. (*rls)
Editor: Basribas
