POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik di Polewali Mandar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, H. Amiruddin, secara tegas mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG agar lebih proaktif menyikapi maraknya kritik dan beragam persepsi masyarakat yang beredar di media sosial terkait kualitas menu MBG.
Pernyataan itu disampaikan Amiruddin kepada awak media di Kantor DPRD Polewali Mandar, Rabu (24/12).
Ia menilai, sejumlah temuan di lapangan menunjukkan bahwa menu MBG masih membutuhkan perbaikan serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa evaluasi.
“Berdasarkan yang kita lihat, menu MBG perlu ada perbaikan. Satgas harus turun tangan. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Amiruddin.
Menurutnya, esensi utama MBG adalah memastikan distribusi makanan berjalan baik serta kandungan gizinya benar-benar terpenuhi.
Harapan tersebut, kata Amiruddin, sejalan dengan visi pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar MBG menjadi instrumen nyata peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Ia juga mengingatkan para pengelola dapur SPPG agar menjalankan program sesuai jalur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Ini harapan kita bersama di Polewali Mandar. Kepada teman-teman pemilik dapur SPPG, ikutilah mekanisme yang seharusnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amiruddin mengungkapkan adanya laporan dan temuan media yang sampai ke DPRD, terkait penyaluran makanan MBG yang dirapel hingga tiga hari, namun nilai dan kualitas gizinya dinilai jauh dari harapan.
Bahkan, komposisi menu disebut tidak seimbang dan belum memenuhi standar kebutuhan gizi peserta didik.
“Ada penyaluran dirapel sampai tiga hari, tapi nilainya tidak sesuai. Gizinya juga dinilai tidak mencukupi. Ini yang harus dievaluasi hari ini,” katanya.
Ia menegaskan, semangat lahirnya MBG adalah pemenuhan gizi demi keberlanjutan kualitas generasi bangsa.
Namun, jika implementasinya menyimpang dari tujuan awal, maka program tersebut berpotensi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Kalau tidak sesuai harapan Pak Prabowo, ya sama saja bohong,” ucapnya dengan nada kritis.
Atas nama perwakilan masyarakat, DPRD Polewali Mandar pun meminta agar MBG dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.
Amiruddin menekankan pentingnya fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi penerima program, bukan pada kepentingan lain di luar tujuan utama.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Polewali Mandar mempertimbangkan untuk melakukan kunjungan langsung ke sejumlah dapur SPPG.
Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya edukasi sekaligus pengawasan agar pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar gizi dan harapan publik.
Sebelumnya, keluhan juga datang dari sejumlah orang tua murid yang mempertanyakan kualitas MBG yang diterima anak-anak mereka, terutama saat makanan dibagikan secara dirapel pada masa libur sekolah.
Menu yang diterima dinilai kurang higienis karena didominasi kue kemasan dan buah, yang disinyalir mengandung bahan pengawet dan tinggi karbohidrat.
“Bagaimana kebutuhan protein anak-anak bisa terpenuhi kalau menunya kebanyakan kue dan buah?” keluh salah seorang orang tua murid berinisial AR.
Sorotan tajam Amiruddin mencerminkan sikap kritis Fraksi PKB terhadap kebijakan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Dorongan agar Satgas MBG lebih responsif dan transparan menjadi penegasan bahwa program strategis nasional harus diawasi bersama, demi memastikan tujuan mulia pemenuhan gizi benar-benar dirasakan rakyat, bukan sekadar slogan. (*Bsb)
Editor: Basribas
