Sulbarpos.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyoroti rendahnya minat investasi di daerahnya akibat berbagai kendala, mulai dari proses perizinan yang berbelit hingga adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat.
Hal ini disampaikan SDK dalam Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, banyak pengusaha harus menghabiskan waktu lama bahkan lebih dari satu tahun hanya untuk mengurus izin usaha. Belum lagi praktik pungutan liar dan hambatan birokrasi yang semakin memperburuk iklim investasi di Sulbar.
“Setelah izin dipegang, mereka mulai menjalin kontrak kerja sama. Tapi ketika proyek mulai berjalan, justru mendapat gangguan dari masyarakat, padahal dokumen perizinannya sudah lengkap. Akibatnya, daerah ini dianggap tidak ramah bagi dunia usaha. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, Sulbar akan semakin tertinggal,” tegas SDK.
Ia mencontohkan kasus terbaru di mana seorang pengusaha yang telah mengantongi izin dan bahkan mendatangkan kapal investasi bernilai tinggi tetap menghadapi penolakan.
“Butuh biaya besar untuk mendatangkan kapal. Begitu kapal datang, malah ditolak. Ini yang membuat investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Sulbar,” ujarnya.
Sebagai solusi, SDK menegaskan bahwa dalam masa kepemimpinannya, setiap izin yang telah dikeluarkan harus dipastikan memiliki kepastian hukum dan tidak boleh diabaikan.
“Saya tidak akan menerbitkan izin jika ada persoalan yang belum diselesaikan. Tapi kalau izinnya sudah keluar, itu menyangkut harga diri saya sebagai gubernur. Jadi sebelum izin diterbitkan, pastikan semuanya sudah jelas. Kalau ada masalah, yang bertanggung jawab adalah pihak yang mengeluarkan izin,” tandasnya.
Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen untuk memperbaiki iklim investasi di daerah dengan memastikan regulasi yang lebih jelas dan perlindungan hukum bagi para investor.
(Adv)
