POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Sorotan tajam DPRD Polewali Mandar terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang gagal memenuhi target memaksa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Polewali Mandar turun langsung ke lapangan. Rabu (7/1/2026), Kepala DKP Ahmad Killang memimpin inspeksi ke tambak milik pemerintah daerah di UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Bulubawang, Kecamatan Campalagian.
Kunjungan lapangan tersebut turut diikuti Kepala Bidang Budidaya Asdar, Kepala Bidang Produksi Imelda Allolayuk, serta Kepala UPTD BBIAP Bulubawang Nurlailah.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kritik DPRD yang menilai kinerja UPTD tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang telah digelontorkan.
“Tujuan kami turun langsung ke tambak adalah melihat kondisi riil di lapangan. Mengapa pada tahun anggaran 2025 target PAD tidak tercapai, itu harus dijawab dengan data dan fakta,” tegas Ahmad Killang kepada wartawan.
Ia menegaskan, penjelasan teknis sepenuhnya berada di tangan pengelola UPTD sebagai pihak yang paling memahami operasional tambak.
Di Lokasi tambak, Kepala UPTD BBIAP Bulubawang, Nurlailah, membeberkan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi penghambat produksi.
Menurutnya, kondisi tambak saat ini mengalami pendangkalan serius sehingga tidak mampu dioptimalkan.
“Tambak dangkal membuat jumlah benih ikan yang ditebar sangat terbatas. Biaya operasional juga minim,” ujarnya.
Nurlailah mengungkapkan, anggaran operasional yang tersedia hanya sekitar Rp10 juta per tahun untuk tambak seluas tiga hektare.
Dana tersebut sudah mencakup pembelian pupuk Rp4 juta, pakan Rp3 juta, serta pengadaan benih ikan. Dengan keterbatasan itu, jumlah benih yang bisa ditebar hanya berkisar 2.500 hingga 3.000 ekor per siklus.
“Seharusnya, dengan luas tambak seperti ini, bisa ditebar hingga 10.000 benih ikan. Tapi kondisi kolam yang dangkal membuat ikan tidak bisa tumbuh maksimal,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pengerukan terakhir dilakukan pada tahun 2013 dan sejak itu tidak pernah ada normalisasi ulang.
Meski demikian, Nurlailah menegaskan bahwa peningkatan PAD tetap memungkinkan jika pembenahan dilakukan secara menyeluruh.
“Bukan hanya satu petak, hampir semua tambak kondisinya sama. Tahun lalu ada anggaran untuk perbaikan pematang yang bocor dan sudah dikerjakan sebagian, tapi belum tuntas,” katanya.
Selain pengerukan, ia menilai penambahan biaya operasional menjadi kebutuhan mendesak agar produktivitas tambak bisa meningkat dan berkontribusi nyata terhadap PAD daerah.
Sementara itu, pengelola tambak yang akrab disapa Ambo mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyiapkan sekitar 26 ribu benih ikan bandeng di kolam pembibitan.
“Benih dimasukkan sejak 18 Desember lalu. Jenisnya Benur Kita yang didatangkan dari Barru dengan harga Rp60 per ekor,” ungkapnya.
Benih tersebut rencananya akan dipindahkan ke kolam pembesaran setelah berumur satu hingga dua bulan.
Sorotan DPRD sebelumnya dilontarkan Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar Amiruddin, yang secara terbuka mempertanyakan kinerja UPTD BBIAP Bulubawang. Menurutnya, dengan dukungan anggaran operasional, seharusnya tambak mampu memberikan kontribusi terhadap PAD.
“Didukung Rp10 juta, ada anggaran dan operasional. Tidak masuk akal kalau terus merugi,” ujar Amiruddin kepada awak media di Kantor DPRD, Pada selasa 6 januari 2026.
Ia juga menilai budidaya ikan bandeng relatif mudah dibandingkan komoditas lain seperti udang. “Kalau petani tambak bandeng masih banyak yang bertahan, berarti usaha ini menguntungkan. Yang perlu dibenahi adalah cara kerja dan manajemennya,” tandasnya.
Fakta lapangan kini membuka tabir kegagalan PAD dari sektor tambak pemerintah: pendangkalan kolam, minimnya normalisasi, dan keterbatasan biaya operasional menjadi bom waktu yang dibiarkan bertahun-tahun.
Kepala UPTD BBIAP Bulubawang berada di titik krusial untuk menjawab tantangan ini—antara sekadar menyampaikan keluhan klasik atau mendorong terobosan nyata.
Tanpa pengerukan serius dan pembenahan menyeluruh, target PAD hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara potensi besar tambak pemerintah terus tenggelam bersama lumpur pendangkalan yang tak kunjung diatasi. (Bas)
Editor: Basribas
