PAD Tak Akan Naik Tanpa Data: Pesan Keras RDP DPRD untuk Masa Depan Polman

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar kembali mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Polewali Mandar dan Logos Politica, yang digelar di Ruang Aspirasi Kantor DPRD, Selasa (30/12/2025).

Dalam forum tersebut, Direktur Logos Politica, Maenunis Amin, memaparkan sejumlah strategi konkret yang dinilai mampu mengakselerasi PAD.

Salah satu langkah krusial, menurutnya, adalah penyusunan peta potensi daerah berbasis data serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Investasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

“Potensi daerah kita besar, tetapi belum seluruhnya tergarap maksimal karena belum ditopang data yang akurat dan terintegrasi,” ujar Maenunis di hadapan peserta RDP.

Ia juga menyoroti pentingnya restrukturisasi dan optimalisasi aset daerah, khususnya di sektor perikanan, kelautan, dan pertanian.

Aset-aset tersebut dinilai masih menyimpan peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD jika dikelola secara profesional.

Tak kalah penting, Logos Politica mendorong Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk bertransformasi menuju digitalisasi tata kelola, bukan sekadar komputerisasi.

Sistem pelayanan dan transaksi keuangan daerah, kata Maenunis, harus diarahkan pada konsep paperless, transaksi terkontrol, serta meminimalkan penggunaan uang tunai guna menekan kebocoran pendapatan.

“Digitalisasi akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Ini fondasi penting dalam pengelolaan pendapatan daerah,” tegasnya.

Selain aspek teknis, Maenunis juga menekankan perlunya dukungan politik DPRD agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diberi ruang yang lebih fleksibel dalam menggali sumber PAD, termasuk melalui kebijakan retribusi di sektor-sektor potensial.

Ia juga mendorong adanya ruang diskusi terbuka dengan publik, akademisi, dan pihak-pihak yang memahami karakter ekonomi daerah.

RDP tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Amiruddin serta Ketua Fraksi PKB H. Nurdin Tahir, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.

Dari pihak eksekutif, tampak hadir Kepala Badan Keuangan Daerah Munawir, Kepala Dinas Kominfo Dr. Aco Musaddad, serta beberapa kepala OPD terkait.

Menanggapi pemaparan Logos Politica, Ketua DPRD Fahry Fadly menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung peningkatan PAD. Ia menepis anggapan bahwa DPRD lemah dalam fungsi pengawasan.

“Kami bahkan telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar kepada Dinas Perhubungan untuk mendongkrak retribusi parkir. Persoalannya bukan pada anggaran, tetapi pada manajemen yang belum berjalan optimal,” jelas Fahry.

Menurutnya, DPRD secara konsisten mendorong peningkatan PAD karena kemandirian fiskal menjadi prasyarat utama percepatan pembangunan daerah. Ia pun menyatakan kesiapan DPRD untuk mendukung implementasi rekomendasi yang dihasilkan dari RDP tersebut.

“Kami sepakat PAD harus naik. Tantangannya sekarang adalah bagaimana pemerintah daerah mengeksekusi gagasan dan rekomendasi ini secara konkret,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Polewali Mandar, Dr. Aco Musaddad, mengusulkan agar pemerintahan ke depan dibangun dengan pendekatan berbasis riset. Setiap kebijakan dan program, menurutnya, harus berangkat dari hasil penelitian dan analisis yang terukur, bukan sekadar asumsi.

“Jangan sampai kita menyimpulkan kemiskinan tinggi tanpa riset. Semua harus berbasis data dan kajian ilmiah, melibatkan perguruan tinggi dan NGO,” ujar Aco.

Ia juga menekankan penguatan peran Bappeda sebagai pusat riset daerah, serta posisi Dinas Kominfo sebagai wali data yang mengelola data sektoral seluruh OPD. Untuk itu, Kominfo menyiapkan aplikasi Satu Data, yang memungkinkan setiap OPD menginput data sektoral secara terintegrasi.

“Pendataan harus dimulai dari level paling dasar. Jika data awal keliru, maka program, kebijakan, hingga anggaran akan meleset dari sasaran,” pungkasnya.

RDP antara DPRD Polewali Mandar dan OPD bersama Logos Politica ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan peningkatan PAD yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Sinergi legislatif, eksekutif, akademisi, dan lembaga kajian dinilai menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya terpetakan, tetapi benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar. (*Bsb)