Sulbarpos.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, dalam acara yang digelar di Krakatau Ballroom, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).
Kegiatan penyerahan penghargaan UHC ini dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendi, serta Presiden International Social Security Association (ISSA), Prof. Dr. Mohammed Azman.
Pemerintah Daerah Mamasa, di bawah kepemimpinan Dr. Muhammad Zain, dinilai memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat.
Acara dengan tema “Satu Dekade Program JKN-KIS untuk Negeri sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Indonesia” ini mengungkap bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Mamasa telah mencapai lebih dari 96%. Cakupan ini diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga 98% agar seluruh masyarakat di Kabupaten Mamasa, khususnya, dapat memiliki jaminan kesehatan yang memadai.
Secara faktual, Pemda Mamasa saat ini juga tengah berupaya untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang belum terdaftar, serta menyelesaikan pembayaran utang JKN.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pencapaian tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah daerah.
“Pemerintah Daerah harus mendorong agar setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN,” ujar Ma’ruf Amin.
Sementara itu, Presiden ISSA, Prof. Dr. Mohammed Azman, mengakui dan mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC, yang menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang serius dalam menjaga kesehatan rakyatnya.
“UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip kami. Mencapai UHC tentu melibatkan upaya signifikan, termasuk menjangkau seluruh masyarakat dan memastikan pengelolaan Program JKN yang berkelanjutan secara finansial,” kata Azman.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, juga menjelaskan bahwa per 1 Agustus 2024, jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19% dari total penduduk Indonesia.
“Predikat UHC ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia semakin luas. Pencapaian ini bukan sekadar angka statistik, melainkan wujud nyata dari tanggung jawab negara untuk memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” jelas Ali.
Ia menambahkan bahwa hal tersebut sejalan dengan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yang menargetkan kepesertaan JKN sebesar 98%. (Frh)
