Sulbarpos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan membentuk Dinas Peternakan, yang menjadi prioritas utama Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, sejak awal masa tugasnya. Saat ini, Bidang Peternakan dan Bidang Hortikultura berada di bawah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP).
Bahtiar Baharuddin meyakini bahwa pembentukan Dinas Peternakan akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa lokasi peternakan, seperti ternak kambing di Polman, sangat berkembang. Namun, peternakan ayam belum berkembang sehingga masih tergantung pada pasokan dari Sidrap. Begitu juga dengan ternak sapi, itik, dan bebek,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, kontur lahan berbukit dan bergunung di Sulbar cocok untuk ternak kambing, dengan sumber makanan yang melimpah karena lahan yang subur. Selain itu, ternak ayam petelur juga layak dikembangkan karena telur merupakan komoditas yang mempengaruhi inflasi.
Untuk mendorong masyarakat beralih ke usaha peternakan, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank himbara (BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan BPD Sulselbar) untuk membiayai budidaya ternak masyarakat Sulbar. Saat ini, terdapat dana KUR sebesar 2 triliun yang belum disalurkan.
“Saya minta tim percepatan akses keuangan daerah Sulbar untuk mengevaluasi progres KUR setiap minggu. KUR adalah salah satu peluang terbaik untuk mendorong ekonomi kerakyatan Sulbar. Saya sudah minta dana ini segera disalurkan dan meminta tambahan KUR sebesar 5 triliun kepada Menko Perekonomian. Mohon seluruh rekan dinas terkait, camat, lurah, dan kades untuk mendampingi masyarakat dalam mengakses KUR bersama TAPKD provinsi dan TPAKD kabupaten,” tambah Bahtiar.
Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani, merespons positif rencana ini. Menurutnya, pembentukan Dinas Peternakan menunjukkan perhatian Pj Gubernur dalam mendorong potensi yang ada di Sulbar.
“Saat ini, satu dinas mengurusi yang hidup, satunya lagi tanaman. Ini yang ingin dipisahkan agar lebih fokus ke depannya,” kata Syahrir.
Saat ini, DPRD Sulbar sedang melakukan pembicaraan dengan dinas terkait dan Biro Hukum untuk berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai pembentukan Dinas Peternakan. DPRD Sulbar mendukung jika rencana ini menjadi perda inisiatif DPRD Sulbar. (Adv)
