Sulbarpos.com, Mamuju – Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Bahtiar Baharuddin, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulbar, Amujib, memimpin rapat koordinasi pimpinan di Kantor Gubernur Sulbar, Jumat, 10 Januari 2025.
Rapat ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan sepanjang 2024 sekaligus membahas persiapan program strategis tahun 2025.
Pj Sekda Amujib mengungkapkan bahwa rakor ini menjadi langkah awal bagi Pemprov Sulbar dalam merumuskan strategi pencapaian target pembangunan di tahun mendatang.
“Pj Gubernur ingin mendalami strategi untuk mencapai target 2025, sehingga pekan depan, kepala OPD diharapkan membawa data lengkap terkait rencana program,” ujarnya.
Bahtiar menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang lebih efektif ke depan.
“Ada capaian yang sudah baik, ada pula yang masih kurang. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua,” tutur Bahtiar.
Dalam rapat tersebut, Bahtiar menegaskan perlunya perhatian serius terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Ia meminta seluruh OPD mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Menghadapi tantangan baru di 2025, Bahtiar juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi dan diskusi yang intensif guna mempercepat penyelesaian persoalan daerah.
“Pastikan program yang dijalankan tidak bermasalah hukum. Penting untuk meninjau kembali program-program yang telah disusun,” pesannya.
Dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Bahtiar menekankan bahwa investasi perlu ditingkatkan secara signifikan.
“Kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Sektor swasta dan UMKM harus bergerak aktif di 2025,” tegasnya.
Selain itu, Bahtiar menyoroti dua isu utama yang masih menjadi tantangan besar bagi Sulbar, yakni kemiskinan dan stunting. Saat ini, angka stunting di Sulbar berada di 30,2 persen, dan ditargetkan turun hingga 14 persen. Oleh karena itu, ia meminta agar program-program yang berkaitan langsung dengan penanganan stunting diperkuat. Hal serupa juga berlaku untuk upaya penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan swasembada pangan pada 2029.
“Penajaman program perlu dilakukan, termasuk menghitung kebutuhan anggaran dan menyusun skenario yang jelas untuk menurunkan stunting, kemiskinan ekstrem, serta mencapai swasembada pangan,” pungkas Bahtiar.
(*/Adv)
