Sulbarpos.com, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, memimpin rapat tim terpadu dalam rangka pengendalian dan evaluasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Jumat, 23 Mei 2025.
Langkah ini menjadi titik awal verifikasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Sulbar, khususnya yang selama ini dinilai bermasalah.
Menurut Salim, pembentukan tim terpadu ini bertujuan meredam konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Tujuan kita adalah meredam konflik yang selama ini muncul. Masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang, dan investor pun merasa aman menjalankan usahanya. Kedua kepentingan ini harus dijaga dengan seimbang,” ujarnya.
Wagub menegaskan bahwa tim yang dibentuk tidak hanya harus memahami teknis pengawasan, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam membangun dialog dengan masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar pendekatan yang digunakan tim di lapangan bersifat persuasif dan edukatif, bukan konfrontatif.
“Pesan saya jelas, jangan datang dengan nada menyalahkan. Bisa jadi masyarakat salah paham karena kekurangan informasi. Maka penting bagi tim untuk memberikan pemahaman, bukan tekanan,” jelasnya.
Salim menekankan bahwa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat adalah fondasi utama dalam penyelesaian persoalan tambang. Ia menyebut, kepercayaan ini tidak bisa dibangun hanya lewat regulasi, tetapi melalui sikap saling menghargai.
“Pemerintah harus menunjukkan bahwa ia hadir untuk rakyat. Dan rakyat pun harus yakin bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan mereka,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menilai investasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan investor harus dijaga agar tetap harmonis.
“Jika salah satu merasa dirugikan, maka kestabilan terganggu. Pemerintah harus mampu menengahi agar tidak ada yang merasa tersisih,” katanya.
Salim berharap semua persoalan yang terjadi selama ini bisa ditangani secara adil dan bijaksana. Ia ingin agar masyarakat merasa dilindungi, dan perusahaan juga bisa menjalankan usaha tanpa tekanan sosial.
“Perusahaan harus merasa diterima bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh masyarakat sekitar. Karena itu adalah kunci keberlangsungan investasi yang sehat,” pungkasnya.
(Adv)
