Polewali Mandar, Sulbarpos.com– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang juga Ketua DPC PKB Polman, H. Amiruddin, S.H., bersama Komisi 3 DPRD Polman serta sejumlah pejabat terkait, melakukan kunjungan strategis ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat di Jakarta.
Lawatan tersebut bertujuan untuk memastikan anggaran rekonstruksi delapan jembatan yang hanyut akibat bencana pada 2022 silam dapat segera direalisasikan pada tahun 2025. Rabu, (5/2/25)
Dalam pertemuan tersebut, rombongan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Polman, Husain Ismail, ST., MAP, serta Kepala Pelaksana BPBD Polman, Sulaeman MK, SP., MM, menyampaikan usulan anggaran sebesar Rp26,9 miliar.
Anggaran ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana dan mengembalikan akses transportasi bagi masyarakat.
Berdasarkan estimasi teknis (Estimate Engineer), berikut rincian alokasi anggaran rekonstruksi:
- Rekonstruksi Jembatan Tondo Pata III (15 meter) – Rp2.635.427.000
- Rekonstruksi Jembatan Tondo Pata IV (16 meter) – Rp1.697.000.000
- Rekonstruksi Jembatan Kumbang (16 meter) – Rp2.676.768.000
- Rekonstruksi Jembatan Gantung Tapango (40 meter) – Rp4.659.376.000
- Rekonstruksi Jembatan Mappa (5 meter) – Rp1.381.746.000
- Rekonstruksi Jembatan Tangan Baru (10 meter) – Rp1.469.442.000
- Rekonstruksi Jembatan Gantung Limpasan Kalumammang (60 meter) – Rp8.128.744.000
- Rekonstruksi Ruas Jalan Kurri-Kurri ke Kunyi (200 meter) – Rp3.292.639.000
Total keseluruhan usulan anggaran mencapai Rp26.925.839.000 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
H, Amiruddin, S.H., menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari komitmen PKB Polman dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya dalam pemulihan infrastruktur pasca-bencana.
“Kami hadir di BNPB Pusat untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat segera direalisasikan.
Ini bukan hanya soal anggaran, tapi menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan akses jalan dan jembatan untuk aktivitas ekonomi serta keseharian mereka,” ujar Amiruddin.
Kepala Dinas PUPR Polman, Husain Ismail, ST., MAP, menambahkan bahwa rekonstruksi delapan jembatan dan ruas jalan ini sangat mendesak untuk segera dikerjakan.
“Kami berharap usulan ini mendapat lampu hijau dari BNPB sehingga proyek ini bisa berjalan tahun ini,” imbuhnya.
Perjuangan legislator PKB Polman bersama DPRD dan jajaran eksekutif daerah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Warga yang terdampak bencana di berbagai wilayah Polman menaruh harapan besar agar anggaran tersebut segera turun dan proyek rekonstruksi segera terealisasi.
Dengan langkah nyata ini, PKB Polman kembali membuktikan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Polewali Mandar.
Kini, seluruh mata tertuju pada tindak lanjut BNPB dalam merealisasikan usulan anggaran fantastis ini demi kesejahteraan masyarakat Polman.
(*Bsb)
