POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 34 persen ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.
Langkah ini dilakukan untuk menstabilkan stok BBM di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan mengurai antrean kendaraan di beberapa SPBU.
Sales Branch Manager (SBM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Dermawan Tarigan, menyebutkan bahwa penambahan pasokan dilakukan selama sepekan, mulai 16 hingga 22 Oktober 2025, sebagai langkah relaksasi terhadap peningkatan konsumsi BBM di wilayah tersebut.
“Kuota untuk Polewali Mandar itu sebanyak 40 kiloliter, tapi untuk merelaksasi keadaan sepekan ini, ditambah 34 persen dari rata-rata normal,” ujar Dermawan kepada awak media usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Polewali Mandar, Kamis (24/10/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan upaya sementara untuk menjaga ketersediaan stok dan memastikan distribusi BBM tetap lancar.
Selain menambah pasokan, Pertamina juga menerapkan sistem marshall, yakni operator khusus yang ditunjuk untuk mengatur alur distribusi dan antrean kendaraan di setiap SPBU.
“Dengan semua langkah yang telah kami ambil, Pertamina berharap antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah SPBU bisa segera terurai,” lanjutnya.
Dermawan menambahkan, peningkatan antrean di beberapa titik SPBU dalam beberapa minggu terakhir dipengaruhi oleh melonjaknya permintaan dari masyarakat, terutama selama masa panen yang berlangsung sekitar satu hingga dua pekan.
Dalam forum RDP tersebut, anggota DPRD Polewali Mandar Ardan Aras mempertanyakan pemerataan distribusi BBM di setiap SPBU.
“Apakah jumlah pasokannya diratakan atau bagaimana?” tanya Ardan.
Menanggapi hal itu, Dermawan menjelaskan bahwa penentuan kuota BBM untuk setiap SPBU diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan kuota tahunan yang diajukan pemerintah daerah dan disetujui oleh pemerintah pusat.
“Kuotanya masing-masing berbeda karena mempertimbangkan kondisi wilayah. Usulan dari kabupaten dikirim ke provinsi, lalu diteruskan ke BPH Migas. Setelah dikaji dan disetujui, barulah Pertamina menyalurkan sesuai usulan yang disetujui,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya mengingatkan agar Pertamina bersama pihak SPBU memperhatikan kebutuhan petani dan nelayan agar lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi tanpa melanggar regulasi yang berlaku.
“Petani dan nelayan perlu diprioritaskan karena aktivitas mereka sangat bergantung pada BBM. Namun tetap harus sesuai aturan,” tegas salah satu anggota DPRD.
Dengan tambahan pasokan serta penerapan sistem distribusi baru, Pertamina berharap kelangkaan dan antrean BBM di Polewali Mandar dapat segera teratasi.
Langkah penambahan pasokan BBM oleh Pertamina ini menjadi bentuk respons cepat terhadap lonjakan kebutuhan energi masyarakat di Polewali Mandar.
Redaksi mengapresiasi koordinasi antara Pertamina, DPRD, dan pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan distribusi energi di wilayah Sulawesi Barat. (*Bsb)
Editor: Basribas
