Shared Berita

Sulbarpos.com , Mamasa — Sejumlah tokoh adat dan tokoh Masyarakat Kabupaten Mamasa melakukan konferensi pers mengenai penolakan penggantian Pj. Bupati Mamasa di Rujab Bupati, Minggu (7/1/2024).

Dalam aksi tersebut, Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh menjadi sorotan.

Salah satu pembicara yaitu Edy Muliono Pualillin, selaku Pengurus Lembaga Adat Kab. Mamasa menilai kegaduhan penggantian Pj. Bupati Mamasa disebabkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat.

“Kami heran kenapa seperti ini bisa terjadi. Ini karena ulah orang yang tidak bertanggungjawab, termasuk Pj. Gubernur. Saya tegasin Pj Gubernur ini yang membuat kegaduhan yang ada di Mamasa,” tuturnya.

Edy menambahkan bahwa Pj. Gubernur Sulbar tidak membawa kedamaian di Mamasa dan tidak memperlihatkan sikap seorang pemimpin.

“Apa yang dilakukan Pj (gubernur), saya sebagai orang tua yang ada di Mamasa sangat-sangat menolak dan itu bukan kebijakan seorang pimpinan. Pimpinan harus melihat mana yang terbaik untuk banyak orang,” tegasnya.

Edy mengaku kehadirannya pada aksi ini adalah spontanitas belaka. Selanjutnya, Ia bersama rekan-rekannya berencana akan menggelar audiensi dengan Pj. Gubernur Sulbar.

“Saya lihat Pj. Gubernur itu budaya Mamasa itu disepelekan. Tidak dianggap sebagai suatu budaya padahal kebesaran suatu daerah dilihat dari budayanya,” ucapnya.

Kompak dengan Edy, Boby Pata’langi sebagai Ketua LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Mamasa menyebutkan bahwa Pj. Gubernur Sulbar bertanggungjawab atas gerakan-gerakan yang akan terjadi kedepannya. Lanjut Boby, Pj Gubernur ia anggap inkonsisten.

“Jika hal terjadi atau akan terjadi kemudian, yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah PJ gubernur karena kami anggap bahwa Pj Gubernur tidak konsisten dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.

Boby menambahkan Pj. Gubernur Sulbar dan Kemendagri harus mempertimbangkan kondisi demografi Mamasa.

Baca Juga  Ditbinmas Polda Sulbar Ajak Masyarakat Buat Aksi Peduli Kamtibmas

“Minta maaf agak anu, Indonesia tahu bahwa Mamasa adalah mayoritas (Kristen). Itu yang harus diperhitungkan oleh Pj. Gubernur dan kementerian,” tutupnya.

 

(Sulbarpos/Fdm)

Iklan



Open chat
Hello 👋
ada yang bisa kami bantu ??