Makassar, Indonewstime.com — Di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), masih menimbang opsi bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Keputusan resmi akan diambil setelah pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober, Minggu (5/5/2024).
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, belum menetapkan sikap terkait kemungkinan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dikatakannya, keputusan tersebut akan ditentukan setelah pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
“Masuk koalisi atau tidak kan, nanti kita lihat tanggal 20 Oktober. Di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa,” ujar Cak Imin usai memberi pembekalan kepada calon kader PKB di Hotel Four Point by Sheraton, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Meski demikian, Cak Imin menegaskan bahwa PKB telah menerima hasil Pilpres 2024. Partai ini berkomitmen untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk masa depan yang lebih baik.
“Yang penting bagi PKB hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi pilpres dan menitipkan agenda-agenda pada presiden terpilih agar agenda perubahan itu terlaksana,” jelasnya.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa pertemuan antara PKB dan Prabowo telah berlangsung. Menurutnya, Prabowo memberikan respon positif terhadap masukan yang disampaikan oleh PKB.
“Bagus menerima masukan-masukan kita untuk menjadi agenda nasional,” tambahnya.
Di sisi lain, PKB sedang fokus pada persiapan Pilkada serentak 2024. Proses penjaringan calon kader telah dibuka untuk bakal calon gubernur, bupati, dan walikota.
“Pilkada 2024 istimewa karena serentaknya, istimewa karena kita ingin agenda nasional kita mulai dalam suatu rangkaian pemilu, pileg, pilpres dan pilkada,” ungkap Cak Imin.
Keserentakan pemilu diharapkan dapat memfasilitasi penyelarasan agenda pembangunan nasional dengan pesta demokrasi lima tahunan, serta meningkatkan produktivitas konsolidasi demokrasi.
“Irama pembangunan nasional menjadi satu kesatuan yang utuh sekaligus kesempatan buat partai lima tahun sekali kita berkompetisi. Salah satu evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak agar kompetisi persaingan tidak terus menerus selama lima tahun,” paparnya.
Pertimbangan serius dari PKB ini menjadi sorotan karena potensi pengaruhnya terhadap dinamika politik nasional pasca-pilpres. Dengan keputusan yang akan diambil pada 20 Oktober, publik menantikan arah dan kontribusi PKB dalam pembangunan masa depan Indonesia.
(Sulbarpos/Bsb)