POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Ketika Ramadan menuntut ketenangan dan kekhusyukan, pemerintah daerah justru menghadirkan hiruk-pikuk. Penentuan lokasi Festival UMKM di Polewali Mandar menuai kecaman keras dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polman. Kebijakan itu dinilai mencederai nilai-nilai kesakralan bulan suci dan mencerminkan kegagalan pemerintah membaca sensitivitas keagamaan masyarakat.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar, Dirman, melontarkan kritik pedas terhadap Bupati Polewali Mandar atas keputusan menggelar Festival UMKM di lokasi yang dinilai berdekatan dengan pusat aktivitas ibadah umat Islam selama bulan Ramadan.
Dirman menegaskan, Ramadan bukan ruang bebas untuk uji coba kebijakan tanpa empati. Bulan suci adalah waktu sakral yang seharusnya dijaga dari kebisingan, kepadatan massa, dan aktivitas komersial yang berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah.
“Ini bukan soal menolak UMKM atau digitalisasi QRIS. Ini soal kepekaan. Pemerintah seolah lupa bahwa Ramadan menuntut penghormatan, bukan sekadar diramaikan oleh agenda seremonial,” tegas Dirman. Jumat, (20/2/26)
Ia menilai, keputusan tersebut menunjukkan kelalaian serius pemerintah daerah dalam menata ruang publik. Alih-alih memisahkan ruang ibadah dan ruang ekonomi, kebijakan ini justru mencampuradukkan keduanya, seakan kekhusyukan umat dapat dinegosiasikan demi kemeriahan acara.
PMII Polman secara terbuka mempertanyakan logika pemerintah daerah yang tetap memaksakan lokasi kegiatan, padahal tersedia alternatif yang jauh lebih pantas seperti Sport Center Polewali Mandar.
Kawasan tersebut dinilai memiliki fungsi jelas sebagai ruang publik, mampu menampung aktivitas ekonomi, dan tidak bersinggungan langsung dengan pusat ibadah.
“Ketika ada lokasi yang lebih representatif tetapi diabaikan, publik wajar bertanya: apakah pemerintah benar-benar mempertimbangkan kenyamanan masyarakat, atau sekadar mengejar simbol dan seremoni?” sindirnya.
Kritik juga diarahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar. PMII Polman menilai pejabat teknis tersebut gagal membaca konteks sosial dan keagamaan masyarakat. Momentum Ramadan semestinya menjadi alarm kehati-hatian, bukan justru diabaikan demi target program.
Dirman menegaskan, kebijakan publik yang mengabaikan dimensi sosial dan kultural berpotensi memicu keresahan. Pemerintah, kata dia, tidak boleh terjebak pada logika administratif semata tanpa mempertimbangkan dampak nyata di tengah masyarakat.
Atas kondisi tersebut, PMII Polman mendesak Bupati Polewali Mandar untuk segera menghentikan ego kebijakan dan memindahkan lokasi Festival UMKM ke tempat yang lebih layak. Langkah cepat dinilai penting untuk meredam polemik yang kian meluas dan memulihkan kepercayaan publik.
Tak berhenti di situ, PMII Polman juga menantang DPRD Polewali Mandar agar tidak bersembunyi di balik sikap diam. Sebagai lembaga pengawas, DPRD diminta menjalankan fungsi kontrol secara nyata dengan memanggil pihak terkait dan mengevaluasi kebijakan yang dianggap mencederai rasa keadilan umat.
“Jika DPRD memilih bungkam, maka patut dipertanyakan keberpihakannya kepada masyarakat,” tegas Dirman.
Kritik PMII Polman menjadi alarm keras bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berjalan membabi buta tanpa sensitivitas sosial dan keagamaan. Ramadan adalah bulan sakral yang menuntut penghormatan penuh, bukan panggung kompromi antara ibadah dan kepentingan seremoni.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya pandai merancang program, tetapi juga berani bersikap bijak, adil, dan berpihak pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.
Ramadan bukan sekadar bulan biasa, melainkan momentum sakral bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas spiritual melalui salat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, serta berbagai amalan ibadah lainnya. Setiap kebijakan publik di bulan suci ini semestinya lahir dari empati dan penghormatan, bukan sekadar hitung-hitungan agenda. (*rls)
Editor: Basribas
