POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Amiruddin, melayangkan peringatan keras kepada pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak lagi terjadi pemberhentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di sekolah-sekolah.
Menurut Amiruddin, berhentinya sejumlah SPPG dalam beberapa hari terakhir merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan, karena berdampak langsung pada anak-anak sekolah yang menjadi sasaran utama program prioritas nasional MBG.
“Apapun kondisinya, para siswa dan pelajar tidak boleh menjadi korban atas kelalaian pengelola maupun mitra penyedia makanan bergizi,” tegas Amiruddin dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, persoalan keterlambatan atau kendala anggaran tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menghentikan layanan makan bergizi bagi siswa.
Ia mengingatkan, program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
“Kami sangat prihatin, karena ini menyangkut komitmen nasional untuk membangun generasi sehat dan cerdas. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk membiarkan anak-anak menjadi korban dari kelalaian dalam program ini,” ujarnya dengan nada tegas.
Amiruddin juga mendesak agar pelaksanaan program MBG di Polewali Mandar dievaluasi secara menyeluruh, baik dari aspek manajerial, tanggung jawab pelaksana, hingga kemampuan finansial pengelola SPPG.
“Harus ada pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai siswa datang ke sekolah tanpa bekal karena berharap makan di sekolah, lalu ternyata tidak tersedia. Ini menyangkut tanggung jawab moral dan sosial,” tambahnya.
Selain itu, Amiruddin menyoroti pentingnya jaminan kualitas dan higienitas makanan yang disajikan kepada peserta didik.
Ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar soal makan gratis, melainkan juga tentang asupan gizi, kesehatan, dan keberlanjutan pelayanan.
“Evaluasi menyeluruh itu penting agar pengelola benar-benar memiliki kemampuan dan komitmen dalam menjalankan program Makan Bergizi ini dengan baik,” pungkasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan agenda nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar menilai, pengawasan ketat dan tanggung jawab pelaksana di lapangan sangat dibutuhkan agar tujuan mulia program ini tidak terdistorsi oleh lemahnya manajemen atau kendala teknis.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah bagian dari visi nasional “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.
Polemik berhentinya beberapa SPPG di Polewali Mandar menjadi perhatian serius DPRD karena menyangkut hak anak atas gizi dan pendidikan yang layak.
Sorotan Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, menjadi pengingat penting agar pelaksana program tidak sekadar mengejar target administratif, tetapi memastikan manfaat langsung bagi peserta didik di lapangan. (*Bsb)
Editor: Basribas
