Sulbarpos.com, Mamuju – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar pelatihan peningkatan kapasitas bagi Kelompok Masyarakat Penyelenggara (KMP) kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Sanitasi Lingkungan Perdesaan (LPK) yang berada di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju.
Pelatihan ini digelar di Aula Ponpes Hasyim Asya’ri desa Taang, Kabupaten mamuju.
Pelatihan ini merupakan bagian dari program tahun anggaran 2024 dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memelihara infrastruktur sanitasi di wilayah mereka.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan KMP dari desa di Majene dan Mamuju, dengan fokus pada penguatan teknis dan manajerial. Materi yang disampaikan meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem sanitasi, serta strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Barat yang diwakili Koordinator Fasilitator (Korfas) Raymundus Rathony layar, menyampaikan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi angka stunting serta penyakit yang terkait dengan sanitasi buruk.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola infrastruktur sanitasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga,” ujarnya.
Pelatihan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk fasilitator lapangan dan tekhnis dari PUPR, yang memberikan bimbingan langsung kepada para peserta. Selain itu, diskusi interaktif dan studi kasus dari berbagai daerah juga dilakukan untuk memperkaya wawasan peserta dalam menghadapi tantangan di lapangan.
Diharapkan, melalui pelatihan ini, KMP di Kabupaten Majene dan Mamuju dapat lebih mandiri dalam mengelola program sanitasi dan terus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai target Universal Access pada tahun 2024, yaitu 100% akses sanitasi layak di seluruh Indonesia.
(*/Red)
