Sulbarpos.com , Polewali — Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk menyerap Aspirasi masyarakat hal ini dilakukan Legislator dari Partai Gerindra di kelurahan Manding Kecamatan Polewali , Rabu (31/5/2023).
Hadir dalam kegiatan Reses, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili (Iwank), Kepala Kelurahan Manding, Kepala Lingkungan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
Kepala Kelurahan Manding, Sudirman Mengapresiasi Atas Kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Komisi 1, yang bertujuan mendengar keluh kesah masyarakat, yang nantinya Aspirasi masyarakat kelurahan Mading akan di Perjuangkan di Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam dialog interaktif, beberapa permintaan masyarakat bersama kepala lingkungan Binanga Liu. Bermohon untuk pembuatan jembatan yang menghubungkan lingkungan binanga Liu dengan jalan cendrawasih.
Syahrir Hamdani dalam tanggapannya mengatakan, “Permintaan pembangunan jembatan yang menghubungkan Lingkungan Binanga Liu dengan Jalan cendrawasi tetap kami perjuangkan, Semoga program tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang ada”, ujar Syahrir di Polewali, Rabu (31/5/2023).
Lebih lanjut Syahrir Hamdani mengatakan, untuk Program Tahun Anggaran 2024 nantinya lebih difokuskan di dinas sosial sesuai permintaan masyarakat kabupaten Polewali Mandar yang meminta Bantuan Modal usaha.
“Program T.A 2024 nanti Kami akan bantu 1000.KK (Kepala Keluarga) Masyarakat kabupaten Polewali Mandar dalam Program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT)”, tutur Syahrir Hamdani.
Sementara itu, Iwank yang mewakili Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan, bahwa data terpadu yang telah ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan, atau pemberdayaan.
“DTKS yang berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan”, ungkap Iwank.
Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.
Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasioan (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
“Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang berbasis DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program bantuan kepada keluarga sangat miskin”, tutup Iwank.
(Sulbarpos/Basribas)
