Sulbarpos.com, Mamuju – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menegaskan komitmennya untuk menertibkan seluruh aset milik pemerintah provinsi yang tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab penuh atas keberadaan dan kondisi aset yang berada di bawah pengelolaannya.
“Aset-aset tersebut harus terdata secara sistematis. Harus jelas apa saja yang dimiliki OPD, mulai dari jumlah kendaraan roda dua dan roda empat, perangkat teknologi seperti laptop dan komputer, hingga perlengkapan kantor lainnya. Semuanya harus bisa divisualisasikan dalam sistem,” tegas Salim saat memberi arahan, Senin, 19 Mei 2025.
Salim menyoroti banyaknya aset yang tak terurus hingga rusak atau bahkan hilang tanpa pertanggungjawaban. Ia mencontohkan kendaraan dinas yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di gudang tanpa mesin, ban, bahkan jok.
“Kalau ada aset yang tidak jelas keberadaannya, saya akan minta penjelasan. Tidak masuk akal kalau sebuah mobil bisa masuk gudang dalam keadaan tanpa ban. Harus ada penanggung jawabnya,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini bukan bentuk tekanan terhadap ASN atau OPD, melainkan bagian dari upaya menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap penggunaan aset negara.
“Aset ini dibeli dari uang rakyat, bukan uang pribadi. Maka harus ada rasa tanggung jawab dalam mengelolanya,” imbuh pasangan Gubernur Suhardi Duka itu.
Ia menekankan bahwa kepala OPD harus memiliki tiga prinsip utama dalam bekerja: disiplin, rasa tanggung jawab, dan pemahaman terhadap bidang tugasnya.
“Kalau ada yang bilang aset hilang, ya harus ada laporan resminya. Jangan hanya berkata hilang tapi tak bisa dibuktikan dengan dokumen. Kalau hilang, harus diganti, itu konsekuensinya,” tegasnya.
Salim juga mengungkap bahwa beberapa pihak sedang dalam proses penggantian aset yang hilang, termasuk mobil dan sepeda motor. Bahkan ada di antaranya yang kini berada di Jakarta.
“Ada staf ahli yang sudah pindah, tapi mobil dinas dibawa dan tidak dikembalikan. Itu akan saya kejar, walaupun ke Jakarta sekalipun. Aset itu harus kembali,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sejumlah kendaraan dinas yang sempat dibawa ke luar daerah, seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, sedang dan telah ditarik kembali.
“Mobil dinas yang dibawa ke Sulsel itu bahkan sampai diganti nomor pelatnya. Itu tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Kita akan kejar semuanya. Harus ada pembelajaran bahwa barang milik negara bukan untuk disalahgunakan,” pungkasnya.
(Adv)
