Shared Berita

Sulbarpos.com, Polman – Menanggapi tuntutan aksi yang telah disampaikan pada februari lalu, Koordinator Lapangan (Korlap) Semarak, Andi Baraq, kembali mendesak pihak Polres Polman untuk segera menyurat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Desakan ini bertujuan untuk meminta audit terhadap Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM Wai Tipalayo Polman.

Pada aksi februari lalu, salah satu tuntutan utama adalah meminta polres polman untuk mengirim surat resmi kepada BPKP atau BPK agar dilakukan audit menyeluruh terhadap Perumda Wai Tipalyo.

Desakan SEMARAK ini direspon oleh Kapolres Polman sebagai bentuk komitmen tindak lanjut.

Andi Baraq menegaskan pentingnya audit ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perumda.

“Kami menuntut kejelasan dan kejujuran dalam pengelolaan sumber daya air yang sangat vital bagi masyarakat. Audit oleh BPKP atau BPK akan memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh,” ucap Andi. Selasa, (14/5/2024).

Menambahkan pernyataan Andi, Givan, salah satu anggota Semarak, menekankan bahwa audit dari BPKP atau BPK akan menjadi pembanding yang signifikan dari hasil audit inspektorat.

“Hasil audit inspektorat perlu dilengkapi dengan audit dari BPKP atau BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terlewatkan,” kata Givan.

Givan juga menegaskan bahwa audit ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perumda Wai Tipalyo.

“Dengan adanya audit dari lembaga independen seperti BPKP atau BPK, masyarakat akan mendapatkan kepastian bahwa dana dan sumber daya dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas givan.

Ia menambahkan tuntutan audit ini bukan hanya soal teknis keuangan, tetapi juga soal kepercayaan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.

Baca Juga  Demi Menjalin Kemitraan, PW IWO Sulbar Kunjungi Kejari Mamuju

“Dengan semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat, langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi pengelolaan perusahaan daerah lainnya. Semarak dan masyarakat Polman akan terus memantau perkembangan ini dan berharap ada tindakan nyata dari pihak berwenang”pungkasnya.

(Sulbarpos.com/bsb)

Iklan