Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan sejarah baru dengan menggelar retret kepemimpinan yang untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 18 hingga 20 Juli 2025, bertempat di Markas Korem 142/Tatag, Mamuju.

Retret ini melibatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli, serta staf ahli Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar. Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga memprakarsai langsung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan menyelaraskan visi pembangunan daerah.

Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hadir secara langsung untuk membuka kegiatan.

Ia memberikan apresiasi atas inisiatif Sulbar dalam menciptakan ruang reflektif dan strategis bagi para pemimpin daerah untuk memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah konkret pembangunan.

“Retret ini menjadi momentum penting bagi Sulbar dalam meneguhkan sinergi lintas sektor, terlebih karena ini yang pertama kali dilakukan di kawasan timur Indonesia,” ujar Menteri Iftitah.

Gubernur SDK menjelaskan bahwa agenda utama dari retret ini adalah menyatukan arah kebijakan, mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas investasi, serta mengoptimalkan hilirisasi sumber daya lokal seperti kakao, perikanan, dan logam tanah jarang (rare earth).

“Kita butuh satu pemahaman, satu arah, dan satu tekad agar pembangunan berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas SDK.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi pemaparan dari berbagai lembaga nasional, antara lain KPK, Kejaksaan, Polda Sulbar, Bank Indonesia, dan BPK.

Salah satu momen penting adalah penandatanganan pakta integritas, termasuk pengaturan khusus bagi peserta yang sempat tertunda karena alasan kesehatan.

Baca Juga  Evaluasi Ranperda, RPJPD-RZWP3K Harus Selaras

SDK berharap retret ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi titik tolak perubahan budaya kerja birokrasi yang lebih kolaboratif dan berdampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Barat.

(Adv)

Iklan