Sulbarpos.com , Mamasa — Awal tahun di Mamasa diwarnai dengan banyaknya aksi demonstrasi, mulai dari tuntutan Kepala desa dan Aparat Desa tentang pembayaran Siltap sebanyak 60% sampai mogok Kerja guru karena sertifikasi dan Tamsilnya di tahun 2023 triwulan ke 3 dan ke 4 tak kunjung dibayarkan oleh Pemda Mamasa, Sabtu (17/1/2024).
Atas situasi ini salah satu penggagas Poros Rakyat Mamasa yaitu Taufik Rama Wijaya turut mengungkapkan pandangannya.
“Apa yang terjadi hari ini di Kabupaten Mamasa, daerah yang di kenal dengan Tanah Adat, adalah sebuah Ironi. Kita melihat banyak Kepala Desa dan aparatnya harus mengencangkan ikat Pinggang karena tak di bayar gajinya selama 7 bulan, juga rasa prihatin terhadap Guru yang telah mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tapi tak kunjung mendapatkan Haknya,” katanya ketika di hubungi via WhatsApp, Rabu (17/1/2024).
Menurutnya ini adalah imbas dari salah kelolanya Keuangan daerah sejak Era pemerintahan Ramlan Badawi sebagai Bupati Mamasa periode 2014-2023.
“Nilai defisit sampai 200 M yang ditinggalkan Pemerintah Era Bupati Ramlan Badawi berdampak sampai sekarang, pergeseran pergesaran anggaran yang tidak seusai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku membuat Mamasa masuk kedalam Darurat Moneter,” ujarnya.
Aktivis Masyarakat Adat ini juga menyoroti lemahnya penegakan Hukum di Kabupaten Mamasa, ia menegaskan bersama Poros Rakyat Mamasa dan juga Guru di tahun 2023 telah memasukkan laporan dugaan tindak Pidana Korupsi yang di lakukan oleh Pemda Mamasa.
“Atas pergeseran anggaran Sertifikasi dan Tamsil Guru yang melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2022 yang jelas menyebutkan bahwa dana Sertifikasi dan Tamsil Guru tidak boleh digunakan untuk kebutuhan yang lain, tetapi hingga saat ini laporan kami belum juga di tindak lanjuti oleh Kejati Mamasa,” tegasnya.
Ia menyatakan, Poros Rakyat Mamasa akan terus mendukung semua perjuangan Rakyat Mamasa, agar cita-cita serta pendirian Kabupaten Mamasa dapat tercapai.
“Kami juga menyampaikan kepada Seluruh Aparat Penegak Hukum mulai dari KPK RI, Kejaksaan agung dan jajaran serta kepolisian agar dapat mengambil inisiatif melakukan penindakan Hukum untuk menelusuri Penyebab dari darurat Moneter yang hari ini terjadi di Mamasa,” tutur dia.
Rama juga menegaskan tidak mendukung dan menolak siapapun, tapi Poros Rakyat Mamasa menginginkan Mamasa yang lebih baik dengan penegakan Hukum yang netral dan tidak pandang bulu agar Generasi Muda tidak diwarisi oleh Kegagalan di Masa lalu.
(Sulbarpos/Bsb)
