Sulbarpos.com, Mamuju – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) tengah menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025. Kegiatan strategis ini akan diselenggarakan di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, pada Kamis, 16 Januari 2025.
Rakornas tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
Selain sebagai wadah koordinasi, Rakornas kali ini juga membuka peluang besar bagi daerah untuk mempromosikan potensi ekonominya melalui kehadiran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar, Herdin Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengundang sejumlah UMKM lokal guna memamerkan berbagai produk unggulan khas daerah. Produk yang akan dipromosikan antara lain kerajinan tangan, makanan khas, dan olahan hasil pertanian lokal.
“Kami berharap keterlibatan UMKM dalam Rakornas ini bisa menjadi sarana efektif memperkenalkan produk unggulan daerah kepada peserta dari seluruh penjuru negeri. Ini juga bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah berbasis masyarakat,” ujar Herdin.
Herdin menjelaskan, Rakornas akan dihadiri oleh 44 perwakilan dari 18 provinsi, 180 peserta dari 129 kabupaten/kota, serta 67 peserta dari internal Ditjen Polpum dan berbagai elemen di Sulbar.
Hadir pula Forkopimda Sulbar, para Bupati, instansi vertikal, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta pimpinan partai politik tingkat provinsi.
Acara ini rencananya akan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Arya Bima, yang dijadwalkan memberikan arahan terkait penguatan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Rakornas ini tidak hanya fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendorong daerah untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan potensi ekonominya. Hal ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju terwujudnya visi besar Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
(*/Adv)
