POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Dalam kondisi keuangan daerah yang sempat tertekan oleh tumpukan utang dan keterbatasan fiskal, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar justru menunjukkan arah pemulihan yang jelas. Memasuki 300 hari kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar (ASSAMI), penyehatan fiskal, penguatan tata kelola, serta perbaikan layanan publik mulai memperlihatkan hasil nyata.
Pemerintahan daerah menunjukkan tren pemulihan yang signifikan, ditandai dengan penyehatan fiskal, penguatan integritas birokrasi, serta peningkatan layanan dasar yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Polewali Mandar, Aco Musaddad HM, selaku wali data daerah, menegaskan bahwa fondasi utama pemerintahan ASSAMI sejak awal difokuskan pada pembenahan sistem dan keuangan daerah.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Jum’at (2/1/2026)
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebelumnya menanggung utang sebesar Rp117,3 miliar.
Melalui kebijakan efisiensi belanja, pengetatan skala prioritas program, serta penguatan sinergi dengan DPRD, beban tersebut berhasil ditekan secara signifikan. Hingga akhir 2025, sisa utang tercatat sekitar Rp29,5 miliar dan didominasi oleh kewajiban operasional rutin.
Capaian ini diperkuat dengan pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri pada 10 Desember 2025 yang menempatkan Polewali Mandar dalam Zona Hijau realisasi belanja daerah.
Secara nasional, Polman berada di peringkat ke-14 dan menjadi yang terbaik pertama di Provinsi Sulawesi Barat.
Di sisi lain, keberpihakan sosial turut diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi masyarakat miskin ekstrem.
Perbaikan tata kelola pemerintahan juga tercermin dari lonjakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jika pada 2024 Polewali Mandar masih berada di angka 51, maka pada Desember 2025 Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melonjak tajam menjadi 75,1.
Capaian tersebut menempatkan Polewali Mandar sebagai kabupaten dengan kinerja pencegahan korupsi terbaik di Sulawesi Barat.
Peningkatan ini menandai perubahan signifikan dalam budaya kerja birokrasi, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah daerah menilai capaian tersebut sebagai modal penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya tarik investasi.
Di sektor kesehatan, transformasi layanan terus digencarkan. RSUD Hj. Andi Depu kini berkembang sebagai rumah sakit rujukan regional dengan berbagai layanan spesialistik, di antaranya operasi TURP, ESWL non-bedah batu ginjal, Cathlab jantung, hingga layanan kesehatan gigi anak. Sementara itu, RSUD Wonomulyo terus dipersiapkan menuju rumah sakit tipe C.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga merata hingga ke 20 puskesmas yang mencatatkan berbagai inovasi di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Hingga Februari 2025, Polewali Mandar didukung oleh 49 dokter spesialis dan 109 dokter umum.
Bidang pendidikan pun tak luput dari perhatian. Polewali Mandar mencatat skor Standar Nasional Pendidikan (SNP) terbaik se-Sulawesi Barat serta melahirkan banyak guru berprestasi yang menembus ajang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tingkat nasional.
Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dinilai semakin tertib, seiring pembangunan 36 unit sarana pendidikan baru.
Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bergerak cepat mengimplementasikan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan melalui 30 dapur aktif yang melayani puluhan ribu siswa dan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja lokal.
Program Sekolah Rakyat mulai dijalankan di SMKN Rea Timur guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, 18 titik Koperasi Merah Putih dibangun untuk memperkuat ekonomi desa berbasis kerakyatan.
Keberhasilan memangkas utang secara drastis mencerminkan disiplin fiskal serta kepemimpinan yang berani melakukan penataan ulang prioritas belanja.
Dengan postur APBD yang kini lebih sehat, ruang fiskal 2026 diproyeksikan semakin leluasa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar dan program pengentasan kemiskinan.
Lonjakan indeks pencegahan korupsi memberi sinyal positif bagi dunia usaha, sementara modernisasi layanan kesehatan dan pendidikan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara merata.
Sinkronisasi cepat dengan program pemerintah pusat dinilai menciptakan efek berganda, baik secara ekonomi maupun sosial.
Dalam kurun 300 hari, pemerintahan ASSAMI dinilai berhasil melewati fase krusial pembenahan internal, mulai dari pelunasan utang hingga penguatan sistem tata kelola.
Pemerintah daerah kini berada pada titik awal untuk melakukan akselerasi pembangunan yang lebih luas dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar menunjukkan bahwa konsistensi, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih mampu menghadirkan perubahan nyata.
Tantangan ke depan adalah menjaga momentum tersebut agar capaian administratif dan reformasi birokrasi benar-benar berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Polewali Mandar.
Pemerintahan ASSAMI kini dituntut tidak sekadar bertahan, tetapi melaju lebih cepat demi Polewali Mandar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing. (*Bas)
Editor: Basribas
