Sulbarpos.com, Jakarta – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, menghadiri rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Agenda tersebut juga diikuti secara virtual oleh pejabat Kemendagri, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan dana transfer pusat, hingga peningkatan kinerja BUMD, BLUD, dan manajemen kepegawaian.
Dalam forum itu, Wakil Gubernur Sulbar menyampaikan sejumlah catatan penting terkait kondisi pembangunan dan tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi Sulbar yang belum merata dan masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 4,76 persen pada 2024.
“Tingkat kemiskinan juga masih menjadi pekerjaan rumah serius, tercatat 10,71 persen, lebih tinggi dari rerata nasional,” ujar Salim S Mengga.
Keterbatasan infrastruktur konektivitas juga menjadi hambatan signifikan. Ia menyebut kondisi jalan provinsi yang laik baru mencapai 46,89 persen. Sementara dari sisi tata kelola, indeks reformasi birokrasi masih berada di angka 60,2 atau kategori B, indeks SPBE di angka 3,70, dan indeks inovasi daerah berada di 49,5 poin.
Kualitas sumber daya manusia juga belum optimal, seiring rendahnya kapasitas fiskal daerah. Realisasi investasi selama tahun 2024 tercatat hanya Rp2,9 triliun, ditambah dengan minimnya infrastruktur pendukung dan belum optimalnya kerja sama antar daerah.
Selain itu, Sulawesi Barat tergolong daerah dengan risiko bencana tinggi. Berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2024, wilayah ini meraih skor 155,69 poin.
Salim S Mengga juga menyinggung persoalan internal birokrasi, seperti tingginya ketergantungan ASN pada tenaga non-ASN, distribusi aparatur yang belum merata antar wilayah dan sektor, serta lemahnya penerapan sistem merit.
Ia menegaskan bahwa Sulawesi Barat tengah menghadapi tantangan struktural yang memerlukan intervensi nyata dari pemerintah pusat.
“Kami berharap adanya revisi dalam formula transfer dana yang lebih adil secara fiskal, serta dukungan regulasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam dan ketahanan pangan melalui BUMD dan BLUD,” pungkasnya.
Ia juga mendorong penguatan sistem merit dan transformasi SDM ASN untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Sulbar.
(Adv)
