JAKARTA, Sulbarpos.com – Kebijakan work from anywhere (WFA) yang mulai diberlakukan pemerintah menjelang libur Idulfitri dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di sektor pertanahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia tetap harus membuka layanan bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/03/2026). Dalam rapat itu, ia meminta seluruh jajaran memastikan pelayanan pertanahan tidak terhenti meski pola kerja aparatur disesuaikan dengan sistem WFA.
“Mulai minggu depan kita sudah menerapkan WFA. Namun kantor pelayanan tidak boleh tutup. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” tegas Nusron di hadapan para pejabat tinggi kementerian serta kepala kantor wilayah dan kantor pertanahan dari seluruh Indonesia yang mengikuti rapat secara langsung maupun daring.
Selain memastikan operasional kantor tetap berjalan, Nusron juga mendorong sejumlah Kantor Pertanahan tetap membuka layanan pada akhir pekan melalui program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Menurutnya, skema ini penting untuk memberikan akses layanan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan pengurusan dokumen pertanahan di luar hari kerja.
Ia meminta seluruh kepala kantor wilayah dan kepala kantor pertanahan menyesuaikan pengaturan layanan sesuai karakteristik wilayah masing-masing, terutama di daerah yang diperkirakan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.
“Minimal di kota atau kabupaten yang menjadi tujuan mudik, kalau memungkinkan tetap disiapkan layanan. Targetnya jelas, berkas-berkas layanan pertanahan harus tetap diselesaikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga mengevaluasi capaian penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional.
Ia mengingatkan bahwa percepatan penyelesaian berkas telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun 2025. Karena itu, sejumlah unit teknis diminta segera melakukan koordinasi intensif dengan kantor pertanahan di daerah sebelum kebijakan WFA diberlakukan penuh.
“Mohon kepada Irjen, Sekjen, Dirjen PHPT, dan Dirjen SPPR segera melakukan rapat koordinasi melalui Zoom dengan Kantah dan Kanwil terkait penyelesaian berkas ini. Kita perlu rekomendasi langkah konkret agar semua target bisa diselesaikan sebelum April 2026,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan bahwa upaya percepatan layanan mulai menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan data kementerian, jumlah berkas layanan pertanahan yang tertunda mengalami penurunan signifikan sejak akhir tahun 2025. Dalam periode 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, tren penurunan terlihat di sejumlah provinsi besar.
“Trendline penurunan berkas cukup signifikan. Di Jawa Barat, jumlah berkas tertunda turun hingga 66 persen, sementara di Jawa Timur berkurang sekitar 58 persen,” jelasnya.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan penerapan kebijakan work from anywhere bagi sebagian aparatur sipil negara sebagai strategi menjaga fleksibilitas kerja menjelang periode mudik Lebaran. Namun demikian, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
Kementerian ATR/BPN menegaskan seluruh unit pelayanan di daerah harus tetap aktif melayani masyarakat, termasuk memastikan proses administrasi pertanahan berjalan tepat waktu.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas layanan sekaligus memberi kemudahan bagi masyarakat yang tengah mengurus berbagai dokumen pertanahan, terutama di tengah meningkatnya mobilitas menjelang Hari Raya Idulfitri.
Pemerintah melalui kebijakan WFA memberi fleksibilitas kerja bagi aparatur negara. Namun sektor pelayanan publik, termasuk layanan pertanahan, tetap diwajibkan beroperasi agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
Kementerian ATR/BPN memastikan kantor pertanahan di seluruh Indonesia tetap membuka layanan dengan penyesuaian sistem kerja yang adaptif dan efisien. (*rls)
Editor: Basribas
