Sulbarpos.com, Mamuju – Gubernur Sulbar Janji Tuntaskan Normalisasi Sungai Matakali, Alokasikan Rp60 Miliar untuk Polman
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan pendangkalan Sungai Matakali yang selama ini menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut.
Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri acara syukuran kemenangan SDK-JSM di kediaman anggota DPRD Sulbar, Gusrinaldi Husain, di Wonomulyo, Sabtu (24/5/2025).
Menurut SDK, pekerjaan normalisasi Sungai Matakali telah dimulai dan akan terus dilanjutkan hingga ke muara sungai.
“Banyak masyarakat Matakali menyampaikan rasa syukur karena tahun ini bisa panen setelah sebelumnya gagal akibat banjir. Alhamdulillah, pengerjaan normalisasi sudah berjalan dan akan kita tuntaskan,” ujarnya di hadapan warga.
Tak hanya Sungai Matakali, SDK juga berencana menuntaskan pengerukan di Sungai Tumpiling-Galeso pada tahun 2026. Rencana ini mendapat respons positif dari warga yang hadir.
“Sungai Tumpiling juga akan kita tangani tahun depan, seperti yang disampaikan Pak Gusrinaldi,” tambahnya, disambut tepuk tangan warga.
Lebih lanjut, SDK menyampaikan bahwa Kabupaten Polewali Mandar mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp60 miliar tahun ini. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan, peningkatan hasil pertanian, serta perbaikan sistem drainase di Kecamatan Wonomulyo.
“Dari total Rp60 miliar anggaran untuk Polman, sekitar Rp2 miliar dialokasikan khusus untuk drainase di Wonomulyo. Bahkan kalau perlu kita tambah menjadi Rp3 miliar atas permintaan Pak Gusrinaldi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, SDK juga menyampaikan program prioritasnya dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Polewali Mandar.
Bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, ia berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut dalam dua tahun ke depan.
“Kami sudah siapkan anggaran untuk membantu sekitar 5.000 kepala keluarga yang berada di garis kemiskinan ekstrem. Masing-masing akan menerima bantuan dana sebesar Rp2 juta agar bisa memulai usaha produktif,” jelasnya.
SDK menegaskan, berbagai program pemerintah akan terus diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Barat, khususnya di wilayah Polman.
(Adv)
