Sulbarpos.com, Mamasa – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Mamasa terancam gagal jika anggaran Pilkada tidak dituntaskan 100%. Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Mamasa, Yelmi Triantho, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa harus serius dalam menghadapi Pilkada ini.
“Pemerintah daerah harusnya proaktif melihat kondisi dengan adanya anggaran Pilkada yang belum terealisasi 100%,” ujar Yelmi. Kamis, (1/8/2024).
“Kami meminta Pemda Mamasa untuk segera mengalokasikan anggaran pengawasan sepenuhnya ke Bawaslu dan KPU Kabupaten Mamasa.” Tambahnya.
Yelmi menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran ini seharusnya dilakukan dalam dua tahap, yaitu 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua. Namun, hingga saat ini realisasinya baru mencapai 27%.
“Bawaslu adalah salah satu bagian penting dalam proses Pilkada 2024, terutama dalam hal pengawasan untuk menciptakan pemilihan yang berjalan sesuai asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil),” jelas Yelmi.
“Tentu ini harus menjadi perhatian pemda terhadap elemen pengawasan dan penyelenggara lainnya di Kabupaten Mamasa.” Terangnya.
Yelmi menegaskan bahwa GMKI akan terus mengawal proses ini hingga anggaran Pilkada tuntas 100%.
Dalam konfirmasi via WhatsApp, Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam, menyebutkan bahwa kondisi ini sangat mengganggu kinerja pengawasan Bawaslu ke depan.
“Jajaran pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa tidak akan dapat melaksanakan tugas dengan maksimal,” kata Rustam.
Rustam berharap agar hibah penyelenggaraan Pilkada dari Pemda ke Bawaslu Kabupaten Mamasa maupun KPU Kabupaten Mamasa bisa segera terealisasi seluruhnya.
“Agar penyelenggara bisa fokus melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan negara melalui undang-undang,” tutup Rustam. (Arb)
