Shared Berita

Sulbarpos.com, Mamuju – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, telah memimpin Sulbar selama lebih dari tiga bulan. Meskipun hasil konkret belum sepenuhnya terlihat, kebijakannya dinilai tepat dalam menggerakkan birokrasi dan menawarkan solusi atas berbagai permasalahan daerah. Pandangan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, yang menilai kebijakan Bahtiar sebagai langkah visioner yang patut diteruskan oleh Gubernur terpilih mendatang.

Abdul Rahim menjelaskan bahwa ada dua poin utama yang menjadi sorotannya dalam kebijakan Pj Gubernur. Pertama, fokus pada sektor-sektor utama dalam menyelesaikan permasalahan daerah, dan kedua, mendorong birokrasi untuk bekerja secara kolaboratif.

Bahtiar Baharuddin menjabat sebagai Pj Gubernur Sulbar sejak 12 Mei 2024, menggantikan Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Abdul Rahim menekankan bahwa tugas Bahtiar saat ini lebih kepada mengawal program-program yang sudah tercantum dalam APBD 2024, sehingga ekspektasi terhadap perubahan besar perlu realistis.

“Pak Bahtiar masuk menggantikan Prof. Zudan dalam konteks di mana anggaran sudah berjalan, sehingga kita tidak bisa berharap lebih dari sekadar pengawalan program yang ada dalam APBD,” ujar Rahim.

Meskipun begitu, Bahtiar dianggap cepat dalam menentukan sektor-sektor prioritas, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengangguran, serta masalah lainnya. Ia juga melihat potensi yang harus dimaksimalkan, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA), yang kemudian diimplementasikan melalui kegiatan seperti penanaman, penyebaran benih ikan tawar, serta pembuatan rumpon buatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Menanam ini bukan hanya soal berapa banyak yang ditanam, tetapi pesan kepada masyarakat, terutama petani yang merupakan 75 persen dari populasi Sulbar. Jika kekayaan alam Sulbar, baik darat maupun laut, dapat dimanfaatkan dengan baik, maka angka kemiskinan akan turun dengan sendirinya,” jelas Rahim, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang pembentukan Provinsi Sulbar.

Berdasarkan potensi tersebut, Bahtiar fokus pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Menurut Rahim, Bahtiar berupaya maksimal mendorong sektor-sektor ini sebagai sumber pendapatan utama masyarakat.

Baca Juga  PT. Manakarra Unggul Lestari Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Ajak Persatuan Umat Beragama

Selain itu, Rahim menambahkan bahwa Bahtiar juga ingin memastikan pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan petani dilakukan secara masif, dengan tujuan memperkuat kedaulatan pangan Sulbar. Langkah ini juga merupakan bagian dari persiapan Sulbar sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar juga berusaha menata pemerintahan di enam kabupaten di Sulbar. Insiden ketidakhadiran bupati dalam Kick Off Pembukaan HUT Sulbar ke-20, yang kemudian disorot oleh Pj Gubernur Bahtiar, menunjukkan komitmennya untuk menyatukan para pemangku kebijakan di Sulbar.

“Pak Bahtiar selalu menunjukkan kekompakan dan sinergi dengan Forkopimda dan instansi vertikal lainnya dalam setiap agendanya. Ini adalah contoh bagaimana sistem pemerintahan seharusnya berjalan,” ungkap Rahim.

Rahim juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menangani masalah seperti stunting, kemiskinan, dan pengangguran. Menurutnya, jika enam kabupaten tidak berada pada frekuensi dan komitmen yang sama, Sulbar akan sulit untuk bangkit dan maju seperti provinsi lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan APBD, Bahtiar telah merancang APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025 agar lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upayanya adalah mengusulkan anggaran sebesar 9 miliar pada APBD Perubahan dan 30 miliar pada APBD 2025 untuk pengadaan berbagai bibit komoditas seperti kopi, kelapa, kakao, dan durian.

“DPRD bahkan mendukung penuh agar angka 30 miliar tersebut dapat ditingkatkan hingga 80 miliar, karena ini adalah langkah konkret dan terukur dalam mengarahkan APBD untuk kepentingan rakyat, terutama dalam membantu para petani dan nelayan meningkatkan produksi dan pendapatan mereka,” pungkas Rahim.

(*/Adv)

Iklan