MAMUJU, Sulbarpos.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan aplikasi “JalanMa” sebagai terobosan digital untuk memudahkan masyarakat melaporkan kerusakan jalan dan infrastruktur publik.
Aplikasi ini resmi diperkenalkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Sulbar pada Kamis (4/9/2025).
Lewat JalanMa, warga kini cukup mengunggah foto kondisi jalan yang rusak, menambahkan titik lokasi, serta memberikan keterangan singkat melalui ponsel pintar.
Selanjutnya, laporan akan langsung diterima oleh Dinas PUPR untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Kepala Dinas PUPR Sulbar, Surya Yuliawan Sarifuddin, ST., MM, menegaskan bahwa aplikasi ini lahir dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
“Dengan JalanMa, laporan kerusakan jalan dapat kami terima secara cepat dan akurat. Penanganan bisa dilakukan lebih tepat waktu. Kami mengajak seluruh warga Sulawesi Barat untuk memanfaatkan aplikasi ini demi kenyamanan dan keselamatan bersama,” ujarnya.
Tak hanya sebatas pelaporan, data yang terkumpul dari aplikasi ini akan menjadi basis informasi strategis bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan perbaikan jalan ke depan.
Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dinas PUPRD Sulbar menambahkan, aplikasi ini merupakan bukti komitmen Pemprov Sulbar untuk menghadirkan layanan publik yang modern, partisipatif, sekaligus responsif.
“Di era digitalisasi saat ini, Aplikasi JalanMa hadir sebagai solusi inovatif untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan, mengurangi biaya pemeliharaan, serta mendukung visi-misi pembangunan Sulawesi Barat,” jelasnya.
Selain berbasis aplikasi, pemerintah juga menyiapkan laman web resmi yang dapat diakses lewat handphone maupun komputer, sehingga masyarakat lebih fleksibel dalam menyampaikan laporan.
Dengan hadirnya JalanMa, Pemprov Sulbar optimistis kualitas infrastruktur jalan di wilayah ini akan semakin baik.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Peluncuran aplikasi JalanMa menunjukkan arah baru dalam digitalisasi layanan publik di Sulawesi Barat.
Namun, implementasi nyata di lapangan—mulai dari kecepatan tindak lanjut laporan hingga keterjaminan transparansi—akan menjadi kunci keberhasilan program ini. (*Bsb)
