Cipayung Plus Tegaskan Kontrol Publik, DPRD & Kejari Polman Respons Serius Aspirasi Mahasiswa

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Aliansi organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP) Cipayung Plus menegaskan peran strategis generasi muda sebagai kontrol sosial dalam pembangunan daerah. Rabu (28/1/2026)

Aksi yang digelar di Kantor DPRD Polewali Mandar, membuktikan bahwa suara mahasiswa mampu mendorong transparansi dan penegakan regulasi, sekaligus menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih responsif dan bertanggung jawab.

Beberapa aspirasi dari mahasiswa disampaikan Cipayung Plus terkait persoalan ritel modern, ruang terbuka hijau (RTH), dan maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan di Polewali Mandar.

Aliansi ini terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap aspirasi mahasiswa secara bertahap dan sistematis.

“Kami menyadari bahwa mahasiswa tidak hanya butuh janji, tapi bukti nyata. Oleh karena itu, kami meminta semua tuntutan disampaikan secara tertulis agar menjadi pegangan resmi DPRD,” ujar Fahry saat menerima perwakilan Cipayung Plus di ruang aspirasi DPRD.

Dalam orasinya, Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai, menyoroti lemahnya penerapan regulasi terkait ritel modern yang seharusnya mengikuti Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar.

Ia mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan, termasuk Perbup dan Perda yang sudah mengatur berbagai aspek operasional ritel, mulai dari keamanan hingga penggunaan uang receh.

“Regulasi dibuat untuk dilaksanakan secara adil. Namun kenyataannya, di beberapa lokasi ditegakkan, di tempat lain diabaikan. Apakah ada ketakutan terhadap pengusaha tertentu? Ini pertanyaan publik yang harus dijawab,” tegas Rifai.

Mahasiswa juga mendorong DPRD untuk melakukan inspeksi lapangan terhadap kelengkapan izin dan operasional ritel modern agar sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan tambang ilegal juga menjadi sorotan. Rifai menyebut bahwa beberapa lokasi pertambangan beroperasi tanpa izin resmi.

“Hanya tiga yang menyetor ke daerah, sisanya beroperasi meski masih tahap eksplorasi. Jika dibiarkan, kerusakan lingkungan bisa terjadi, seperti yang kita lihat di Sumatera,” ungkap Rifai. Ia menekankan pentingnya langkah preventif DPRD demi kelestarian alam dan penerapan hukum yang adil.

Selain itu, minimnya ruang terbuka hijau turut menjadi fokus Cipayung Plus. Mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terkait perencanaan dan implementasi RTH agar sesuai dengan kebutuhan publik.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD, Nurdin Tahir, menegaskan pihaknya akan meninjau langsung implementasi Surat Edaran Sekda terkait ritel modern.

“Surat Edaran bersifat imbauan, namun kami ingin memastikan penerapannya di lapangan berjalan efektif,” jelas Nurdin Tahir.

Usai menyuarakan aspirasinya di DPRD, Cipayung Plus melanjutkan aksi ke Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, diterima langsung oleh Kepala Kejari, Nurcholis. Dalam audiensi tersebut, Ketua GMNI, Andi Baraq, mempertanyakan progres kasus di Bagian Umum Setda yang sudah dilaporkan sejak lama.

Kepala Kejaksaan Negeri Polewali menjelaskan bahwa salah satu item kasus sedang dalam tahap pengumpulan data, termasuk investigasi forensik untuk memastikan keabsahan material.

“Secara administrasi, semua kuitansi terlihat benar. Namun verifikasi material membutuhkan perhatian ekstra. Kami menghargai peran mahasiswa sebagai kontrol sosial karena informasi menjadi lebih jelas tanpa tindakan anarkis,” ujar Nurcholis.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk mendukung program pembangunan daerah yang positif, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebagai bagian dari kontrol kreatif generasi muda.

Aksi Cipayung Plus menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengawasan kebijakan publik bukan sekadar protes, tetapi bagian dari tanggung jawab sosial dan pembangunan daerah.

Dengan respons aktif DPRD dan Kejari Polman, langkah kolaboratif antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Aksi mahasiswa di DPRD dan Kejari Polewali Mandar menjadi contoh nyata sinergi kontrol sosial dan pemerintah. (*rls)