POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Upaya memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu kembali digencarkan. Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, turun langsung ke pusat untuk memperjuangkan puluhan ribu warganya agar bisa tercover dalam skema bantuan iuran BPJS.
Didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Polman, Nursaid, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Andi Hizbullah Mastar, Bupati melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).
Fokus utama pertemuan tersebut adalah mengusulkan penambahan kuota kepesertaan BPJS PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Polewali Mandar pada tahun 2026. Pemerintah daerah mencatat sedikitnya 69.806 jiwa masuk dalam kategori yang layak diusulkan sebagai penerima bantuan iuran melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu alasan utama pengajuan ini. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengakui keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggung pembiayaan peserta PBI secara mandiri.
Selain isu jaminan kesehatan, Bupati juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak lainnya. Di antaranya permohonan bantuan bahan bangunan bagi korban kebakaran di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, yang hingga kini masih membutuhkan dukungan pemulihan.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan Kampung Siaga Bencana lengkap dengan fasilitas Lumbung Sosial sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana di wilayah tersebut.
Agenda lain yang turut disampaikan adalah usulan program pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk tahun anggaran 2027, sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat rentan.
Dalam pertemuan itu, Samsul Mahmud juga memaparkan sejumlah program sinergi lintas kementerian yang tengah berjalan di Polewali Mandar. Program tersebut meliputi penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi, uji coba digitalisasi bantuan sosial, serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini menjangkau 26.698 jiwa.
Ia berharap, berbagai usulan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial guna memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah proaktif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ini menjadi bagian dari strategi memperkuat perlindungan sosial di daerah. Dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan akses layanan kesehatan, dukungan pemerintah pusat dinilai krusial untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan.
Perjuangan penambahan kuota BPJS PBI JK tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Polewali Mandar dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan berbasis APBN. Jika terealisasi, puluhan ribu warga berpotensi mendapatkan akses layanan kesehatan gratis, sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. (*rls)
Editor: Basribas
