MAMUJU, Sulbarpos.com — Semangat percepatan pelayanan pertanahan terus digaungkan di Sulawesi Barat. Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas data dan mempercepat program sertifikasi tanah melalui forum Rapat Kerja Internal yang digelar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat kerja tersebut berlangsung di Aula Kanwil BPN Sulbar, Mamuju, Kamis (6/3/2026), dan menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh satuan kerja pertanahan di provinsi ini untuk menyamakan langkah dalam menghadapi target program strategis tahun anggaran 2026.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin, serta dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kartini T, bersama jajaran pejabat pengawas dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten se-Sulawesi Barat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah perkembangan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terintegrasi tahun 2026 yang ditargetkan mampu mempercepat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Selain itu, evaluasi capaian target fisik dan realisasi anggaran juga menjadi perhatian utama guna memastikan seluruh program berjalan efektif dan tepat sasaran. Peningkatan kualitas data pertanahan, khususnya pada kategori KW 4, KW 5, dan KW 6, turut menjadi agenda penting untuk memperkuat validitas basis data pertanahan nasional.
Rapat kerja ini juga menyoroti percepatan pendaftaran tanah wakaf, penyelesaian tunggakan layanan pertanahan, serta penguatan mitigasi risiko dalam kegiatan pengukuran dan pendaftaran tanah di lapangan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi serta akurasi pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, peserta rapat turut membahas tindak lanjut identifikasi bidang tanah yang terindikasi berada dalam kawasan hutan berdasarkan hasil analisis data spasial. Langkah ini menjadi bagian dari upaya sinkronisasi data antara sektor kehutanan dan pertanahan guna meminimalisir potensi konflik lahan.
Melalui forum strategis ini, Kantah Polewali Mandar menegaskan kesiapan untuk terus memperkuat koordinasi lintas satuan kerja, meningkatkan kualitas data pertanahan, serta mempercepat proses pendaftaran tanah di wilayahnya.
Komitmen tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih profesional, terukur, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan legalitas atas tanah mereka.
Terkait hal ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menilai bahwa sinergi antarinstansi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern dan terpercaya.
Dengan langkah konsolidasi yang terus diperkuat melalui forum rapat kerja internal seperti ini, Kantah Polewali Mandar optimistis dapat mendukung percepatan program strategis nasional di bidang pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Polewali Mandar. (*Mul)
Editor: Basribas
