POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Upaya memperkuat pelaksanaan program Reforma Agraria di Kabupaten Polewali Mandar terus dilakukan secara serius. Kantor Pertanahan (Kantah) Polewali Mandar kini memperketat proses rekrutmen tenaga pendukung atau field staff Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 melalui tahapan Klarifikasi Teknis berupa tes wawancara, Senin (20/4/2026).
Pelaksanaan seleksi tersebut digelar oleh Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantah Polewali Mandar guna memastikan setiap calon tenaga pendukung memiliki kapasitas, komitmen, serta pemahaman teknis yang sesuai dengan kebutuhan program strategis nasional tersebut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Sendri Wiryani, bersama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kantah Polewali Mandar, Sartini Rusli, yang turut mengawal jalannya proses seleksi. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Kartini T, hadir memantau langsung sebagai bentuk pengawasan terhadap seluruh tahapan yang berlangsung.
Menurut Sendri, tahapan wawancara menjadi bagian penting dalam menilai kesiapan peserta, tidak hanya dari sisi administrasi, tetapi juga kemampuan lapangan yang dibutuhkan dalam mendukung penanganan akses Reforma Agraria di masyarakat.
“Kami ingin memastikan tenaga pendukung yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kesiapan bekerja di lapangan agar program Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif,” ujar Sendri.
Tes wawancara tersebut difokuskan pada penilaian kemampuan komunikasi, pemahaman substansi pemberdayaan masyarakat, hingga komitmen peserta dalam mendukung percepatan akses reforma agraria yang berkelanjutan di wilayah Polewali Mandar.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan dalam proses ini juga menjadi sinyal bahwa seleksi dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat penerima manfaat.
Kartini menegaskan bahwa Kantah Polewali Mandar berkomitmen menjaga seluruh proses seleksi tetap berjalan secara transparan, profesional, dan akuntabel, sehingga tenaga yang direkrut benar-benar mampu menunjang keberhasilan program Reforma Agraria di daerah.
“Seleksi ini bukan sekadar memilih tenaga pendukung, tetapi memastikan program yang dijalankan benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” tegas Kartini.
Sebagai penutup, Kantah Polewali Mandar juga terus mendorong terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pertanahan.
Kantah Polewali Mandar menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tenaga pendukung Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2026 dilakukan secara terbuka dan terukur, demi menghadirkan sumber daya yang mampu mendukung keberhasilan program Reforma Agraria secara berkelanjutan di Kabupaten Polewali Mandar. (*rls)
Editor: Basribas
