POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisperindagkopUKM) terus memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kilogram guna memastikan ketersediaan stok dan kestabilan harga di tingkat masyarakat.
Langkah pengawasan itu dilakukan melalui kegiatan pembinaan, edukasi, dan pemantauan langsung ke pangkalan LPG milik Arman di Jalan Kemakmuran, Rabu, 29 April 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala DisperindagkopUKM Polman, Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur, S.P., M.Si, didampingi Kepala Bidang SPK, M. Ayyub S. Amin, S.Kom., M.M bersama jajaran tim pengawasan.
Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan pengecekan ketersediaan stok LPG 3 kilogram sekaligus memantau harga jual kepada konsumen agar tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya lonjakan harga maupun penyimpangan distribusi LPG subsidi di tingkat pangkalan. Selain itu, DisperindagkopUKM juga ingin memastikan bahwa penyaluran gas bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Tak hanya melakukan pemantauan, tim DisperindagkopUKM turut memberikan pembinaan dan edukasi kepada pemilik pangkalan terkait pentingnya mematuhi aturan distribusi LPG bersubsidi. Pihak pangkalan diingatkan agar tidak menjual di atas HET serta mengedepankan prinsip penyaluran tepat sasaran.
Kepala DisperindagkopUKM Polman, Dr. Hj. Agusnia Hasan Sulur menegaskan, pengawasan rutin akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG 3 kilogram di tengah masyarakat.
“Pengawasan ini penting untuk memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan energi dengan harga yang wajar,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, DisperindagkopUKM berharap kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha pangkalan LPG semakin meningkat, sekaligus meminimalisasi potensi pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. (*rls)
Editor: Basribas
