POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Polewali Mandar menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan ATS, jumlah anak yang belum mengakses pendidikan formal di daerah ini masih mencapai sekitar 7.500 anak.
Angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas pendataan, sinkronisasi kebijakan, hingga realisasi program penanganan di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar, Nursaid Mustafa, menegaskan bahwa validitas dan sinkronisasi data merupakan prasyarat utama dalam merumuskan kebijakan penanganan ATS. Penegasan itu disampaikan saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah, Rabu (18/11/2026).
Menurut Nursaid, persoalan ATS tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan administrasi pendidikan. Lebih dari itu, kondisi tersebut menyangkut pemenuhan hak dasar anak sekaligus keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Polewali Mandar.
Ia mengingatkan, ketidakakuratan data berpotensi melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Terlebih, apabila terdapat perbedaan antara jumlah anak yang tercatat dalam basis data dengan kondisi faktual setelah dilakukan penelusuran dan intervensi di lapangan.
“Persoalan ini menyangkut masa depan anak-anak Polman. Karena itu, data ATS harus benar-benar valid, akurat, dan sinkron. Jangan sampai data penanganan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sementara masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan,” tegasnya dalam arahannya.
Nursaid juga menyoroti bahwa faktor penyebab anak tidak bersekolah tidak dapat disederhanakan hanya pada persoalan ekonomi. Hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur, jarak permukiman dengan satuan pendidikan, serta kondisi sosial masyarakat merupakan variabel yang harus dianalisis secara komprehensif.
Sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Binuang dan Anreapi, turut menjadi perhatian dalam pemetaan persoalan akses pendidikan. Kondisi tersebut menuntut pendekatan kebijakan yang berbasis karakteristik wilayah, bukan sekadar mengandalkan angka agregat dalam laporan administratif.
Sorotan penting dalam persoalan ini adalah bagaimana pemerintah daerah memastikan data yang telah dihimpun benar-benar ditindaklanjuti melalui program konkret. Pendataan tanpa verifikasi lapangan dan intervensi terukur berisiko menjadikan penanganan ATS sebatas pemenuhan dokumen administratif.
Pemerintah daerah perlu memastikan setiap anak yang teridentifikasi memiliki kejelasan status, penyebab tidak bersekolah, serta skema penyelesaian yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, pembaruan data tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi menjadi instrumen pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja program pendidikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Arifin Yambas, menegaskan bahwa penanganan ATS bukan merupakan tanggung jawab sektoral Dinas Pendidikan semata. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Penanganan ATS ini bukan semata-mata tugas Dinas Pendidikan, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak. Bagaimana kita memastikan anak-anak yang tidak bersekolah ini bisa kembali mengenyam pendidikan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena alasan teknis, terutama persoalan ekonomi,” tegas Arifin.
Ia menekankan pentingnya membangun mekanisme penanganan terpadu, mulai dari identifikasi penyebab anak putus sekolah atau belum pernah mengakses pendidikan, verifikasi kondisi keluarga, hingga fasilitasi agar mereka dapat kembali memperoleh layanan pendidikan.
Kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting untuk mengatasi hambatan yang berada di luar kewenangan Dinas Pendidikan, termasuk persoalan kesejahteraan keluarga, akses transportasi, kondisi geografis, dan dukungan infrastruktur.
Pada akhirnya, keberhasilan penanganan ATS tidak semestinya hanya diukur dari jumlah data yang berhasil diperbarui atau banyaknya rapat koordinasi yang dilaksanakan. Indikator utamanya adalah berapa banyak anak yang berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan dan memperoleh jaminan keberlanjutan belajar.
Dengan jumlah sekitar 7.500 anak yang masih menjadi perhatian, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituntut menghadirkan kebijakan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Sebab, setiap anak yang tidak memperoleh akses pendidikan bukan sekadar angka dalam statistik pemerintahan, melainkan potensi generasi masa depan yang terancam tertinggal.
Editor: Basribas




