Hardiknas 2026 Disentil GMNI Polman: Pendidikan Masih Jadi ‘Barang Mewah’, Negara Dianggap Belum Hadir!

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Euforia peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 diwarnai nada sumbang dari kalangan mahasiswa. Di tengah slogan besar pemerataan pendidikan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar justru melontarkan kritik tajam: pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata adil dan belum sepenuhnya berpihak pada rakyat kecil.

Melalui pernyataan resminya, Bung Ilham menegaskan bahwa pendidikan hingga kini masih menjadi “medan tempur” yang sarat ketimpangan. Ia menilai, semangat besar yang diusung dalam tema nasional tahun ini—“Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”—belum benar-benar terwujud dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.

Menurutnya, negara belum maksimal memastikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa. “Jangan sampai pendidikan hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu. Ini harus menjadi hak dasar seluruh rakyat tanpa pengecualian,” tegas Bung Ilham. Sabtu (2/5/26)

Ia juga menyoroti urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). GMNI memandang regulasi tersebut harus menjadi instrumen perubahan, bukan sekadar formalitas administratif.

“RUU Sisdiknas harus menjadi alat transformasi yang nyata. Jika tidak menyentuh akar persoalan, maka ketimpangan pendidikan akan terus berulang,” ujarnya.

Di tingkat daerah, kondisi pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar dinilai masih menghadapi persoalan serius. Salah satu indikatornya adalah masih adanya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan langkah konkret melalui program “Kembali Bersekolah”.

Tak hanya soal akses, kualitas pendidikan juga menjadi sorotan. Berbagai indikator menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari layanan pendidikan hingga pemerataan mutu.

GMNI mencatat sejumlah persoalan krusial yang masih membelit dunia pendidikan di daerah, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana—terutama di wilayah terpencil dan pesisir—ketimpangan kualitas tenaga pendidik, rendahnya akses pendidikan inklusif, serta belum optimalnya digitalisasi pembelajaran.

Bung Ilham menegaskan, Hardiknas tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Momentum ini, kata dia, harus dijadikan titik evaluasi kritis terhadap arah kebijakan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa perjuangan pendidikan harus kembali pada nilai-nilai kerakyatan yang diwariskan oleh Bung Karno. Pendidikan, menurutnya, tidak boleh kehilangan ruhnya sebagai alat pembebasan.

“Pendidikan harus membebaskan, mencerdaskan, dan berpihak pada kaum marhaen. Jika masih ada anak yang tidak sekolah dan ketimpangan terus terjadi, itu tanda negara belum sepenuhnya hadir,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, GMNI Polewali Mandar menyatakan sikap tegas: mendesak pemerintah pusat dan DPR RI segera mengesahkan RUU Sisdiknas yang pro-rakyat, mendorong pemerintah daerah menuntaskan persoalan ATS, menuntut pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok, serta mengawal kebijakan agar tetap berlandaskan keadilan sosial.

GMNI menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pendidikan merdeka tidak boleh berhenti sebagai jargon. “Merdeka belajar harus menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan. Semua anak bangsa berhak mendapatkannya tanpa terkecuali,” pungkas Bung Ilham. (*rls)