Mahasiswa Desak DPRD Kawal Anggaran Pendidikan, Tolak Isu Pengalihan Dana ke Program MBG

POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com – Gelombang kritik terhadap kebijakan pendidikan kembali menggema di DPRD Kabupaten Polewali Mandar. Aliansi Serikat Mahasiswa dan Rakyat (Semarak) Polman secara tegas mendesak agar alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen tidak dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Komisi IV DPRD Polman, Jumat (8/5/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Polman Agus Pranoto bersama Ketua DPRD Polman Fahry Fadly. Forum tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Polman Nursaid Mustafa, Asisten I Andi Mahadiana Jabbar, Sekretaris Dinas Pendidikan Abd Haris, Kepala Bidang Mutu Sabiq Sayyad, Ketua KAMMI Mandar Raya Rifai, Ketua GMNI Mubarak, serta sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan.

Dalam forum itu, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mendasar sektor pendidikan di Polewali Mandar yang dinilai belum tertangani secara optimal. Mulai dari tingginya angka putus sekolah, ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil, hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan.

Sorotan utama mengarah pada kekhawatiran adanya pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung Program MBG yang menjadi program prioritas nasional pemerintah pusat.

Ketua KAMMI Mandar Raya, Rifai, menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang wajib dipenuhi negara dan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan program lain.

Menurutnya, kebutuhan sektor pendidikan di Polewali Mandar masih sangat besar, terutama di wilayah terpencil seperti Kecamatan Tutar dan kawasan Lenggo yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan akses akibat buruknya infrastruktur jalan.

“Kami ingin anggaran pendidikan sebesar Rp769,09 triliun atau setara 20% dari total APBN benar-benar difokuskan untuk sektor pendidikan dan tidak dialihkan ke program lain. DPRD Polman harus mengawal aspirasi ini agar menjadi perhatian pemerintah pusat,” tegas Rifai dalam forum RDP.

Mahasiswa juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru non-ASN yang bertugas di daerah pelosok. Mereka meminta DPRD mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak terhadap tenaga pendidik di wilayah terpencil.

Perwakilan Semarak Polman, Baraq, menyampaikan bahwa terdapat dua tuntutan utama yang dibawa mahasiswa dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026.

Pertama, DPRD Polman diminta mengeluarkan rekomendasi kepada DPR RI agar mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen tidak dialihkan ke Program MBG. Kedua, pemerintah diminta memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru non-ASN serta pembenahan sarana pendidikan di wilayah terpencil seperti Kecamatan Luyo dan Tutar.

“Sarana pendidikan di beberapa wilayah masih membutuhkan perhatian serius agar proses belajar mengajar berjalan maksimal,” ujar Baraq.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly menegaskan bahwa Program MBG tidak mengambil porsi anggaran pendidikan sebagaimana yang dikhawatirkan mahasiswa.

Menurut Fahry, Program MBG merupakan program prioritas nasional yang tetap berjalan berdampingan dengan agenda pembangunan pendidikan lainnya.

“Program MBG merupakan program prioritas nasional yang juga perlu didukung pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan maksimal,” kata Fahry.

Ia memastikan pemerintah pusat tetap menjalankan berbagai program penguatan sektor pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah.

“Jika diminta membuat rekomendasi, maka kami akan menyampaikan bahwa anggaran pendidikan tidak pernah dialihkan ke program MBG, dan faktanya memang demikian,” tegasnya.

Sementara itu, Sekda Polman Nursaid Mustafa mengungkapkan bahwa alokasi mandatory spending pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar saat ini mencapai sekitar 36 persen dari total anggaran daerah.

Meski demikian, ia mengakui pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius akibat keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis di sejumlah wilayah.

Dalam forum tersebut, Ketua Komisi IV Agus Pranoto bahkan meminta Dinas Pendidikan memaparkan secara khusus kondisi sekolah-sekolah di kawasan Lenggo dan Tutar yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.

Sekretaris Dinas Pendidikan Polman Abd Haris menjelaskan bahwa pemerintah mulai merealisasikan pembayaran gaji bagi 908 guru PPPK paruh waktu untuk periode April dan Mei melalui Dana BOS masing-masing sekolah.

Selain itu, Polewali Mandar juga memperoleh sejumlah program bantuan dari pemerintah pusat pada tahun ini, mulai dari revitalisasi sekolah, pengembangan smart school, Dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta, hingga Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) program kesetaraan.

Namun demikian, Abd Haris mengakui akses jalan menuju sekolah-sekolah di kawasan Lenggo masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan layanan pendidikan.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polman, Nursaid Mustafa, menjelaskan bahwa sekitar 79 persen anggaran pendidikan tahun 2026 digunakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan kependidikan.

“Sisanya dialokasikan untuk Dana BOS SD, SMP, PAUD serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan,” jelasnya.

Ia juga mengakui pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu sempat mengalami keterlambatan akibat perubahan aturan penggunaan Dana BOS.

“Dana BOS sempat tidak diperbolehkan digunakan untuk pembayaran PPPK paruh waktu. Namun kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar ada ruang kebijakan untuk membantu pembayaran mereka,” pungkasnya. (Mull)