POLEWALI MANDAR, Sulbarpos.com — Genangan banjir yang terus menghantui warga Kota Polewali akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD Polewali Mandar. Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, bersama Komisi III DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turun langsung meninjau sejumlah titik rawan banjir di wilayah perkotaan, Jumat (8/5/2026).
Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama banjir yang kerap terjadi saat hujan deras mengguyur Kota Polewali. Sejumlah lokasi drainase dan saluran air diperiksa, termasuk kawasan yang selama ini menjadi titik genangan terparah.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR Polman, Bidang Cipta Karya, Camat Polewali, Lurah Pekkabata, Lurah Madatte, serta Lurah Darma. Tim menyisir beberapa jalur drainase yang dinilai mengalami hambatan aliran air akibat sedimentasi hingga penyempitan saluran.
Salah satu titik yang menjadi perhatian utama berada di kawasan Jalan Nasional atau Jalan Eseran. Di lokasi itu ditemukan kondisi gorong-gorong yang mengalami penyempitan sehingga tidak lagi mampu menampung debit air dari kawasan hulu maupun pemukiman warga.
Akibatnya, aliran air kerap tersendat dan meluap ke permukiman ketika hujan turun dalam durasi cukup lama. Pemerintah daerah Bersama Komisi tiga berencana berkoordinasi dengan Balai Penanganan Jalan Nasional guna mendorong pelebaran saluran air di kawasan tersebut.
Kepala Dinas PUPR Polman, Husain Ismail, mengatakan persoalan banjir di Kota Polewali tidak hanya dipicu oleh tingginya curah hujan, tetapi juga akibat sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik.
Menurut Husain, banyak saluran air mengalami pendangkalan dan sedimentasi sehingga tidak mampu mengalirkan debit air secara optimal menuju titik pembuangan akhir ke laut maupun sungai.
“Drainase kita masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan baik. Saat hujan deras, air tidak mampu mengalir cepat sehingga terjadi genangan di sejumlah titik,” ujar Husain usai peninjauan lapangan.
Ia juga menyoroti perubahan fungsi lahan di wilayah hulu yang dinilai turut memperparah kondisi banjir. Kawasan yang sebelumnya didominasi hutan kini banyak berubah menjadi area perkebunan sehingga daya serap air menurun drastis.
“Dulu air masih bisa tertahan di kawasan hutan. Sekarang sebagian besar berubah menjadi perkebunan sehingga air langsung turun ke kota,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka pendek, Pemkab Polman berencana mengalihkan sebagian aliran air menuju Sungai Basseang dan Sungai Kunyi guna mengurangi tekanan terhadap drainase dalam kota. Langkah itu diharapkan mampu meminimalkan genangan sambil menunggu pembangunan infrastruktur penanganan banjir yang lebih permanen.
Selain itu, pemerintah daerah akan terus melakukan normalisasi drainase, pengangkatan sedimentasi, dan pembersihan saluran air secara bertahap melalui kerja bakti bersama masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, mendukung langkah pemerintah dalam mencari solusi penanganan banjir, termasuk rencana pengalihan aliran air ke sungai sebagai solusi sementara.
Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan anggaran yang tersedia agar penanganan banjir dapat berjalan efektif dan menyentuh kawasan yang paling rawan terdampak.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat agar persoalan ini bisa diatasi secara bertahap,” kata Amiruddin.
DPRD juga mendorong adanya pembenahan sistem drainase yang lebih terintegrasi agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan tiba.
Di akhir peninjauan, Kepala Dinas PUPR Polman menegaskan pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik untuk mengurangi dampak banjir yang selama ini meresahkan masyarakat Kota Polewali.
Pemerintah juga mengimbau warga agar ikut menjaga kebersihan drainase dengan tidak membuang sampah ke saluran air. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan banjir secara berkelanjutan. (*Mull)
Editor: Basribas
